Bitung – Walikota
Bitung, Max Lomban menyatakan, saat ini sulit membedakan antara perusahaan
pers, blog dan lainnya.
Akibatnya kata
dia, masih banyak anggaran-anggaran yang ada di SKPD Kota/Kabupaten mengalir tidak jelas dan
dinikmati oleh media yang tidak berbadan hukum, dan kepada wartawan yang tidak
jelas.
Hal itu
disampaikan walikota saat menghadiri Sarasehan Pers Daerah yang diselenggarakan
oleh Dewan Pers di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, dan dibuka
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kamis (3/11/2016).
“Kedepan, Dewan
Pers akan meningkatkan standarisasi perusahaan Pers untuk mengantisipasi
terjadinya pemborosan dana,” kata Max.
Dan media-media
yang telah lolos verifikasi dari Dewan Pers, kata dia, akan diberikan logo
tanda verifikasi yang dicantumkan pada bagian kiri media, baik itu cetak maupun
online, agar bisa dikenali masyarakat Pers.
Ia juga
mengatakan, banyak hal penting yang dibahas dalam kegiatan yang mengambil tema
“Tantangan Pers Daerah di Era Digitalisasi” tersebut.
“Antara lain
peningkatan profesionalisasi pers di daerah yang mengacu pada kode etik
jurnalis,” katanya.
Dari penjelasan
yang disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo kata walikota, sangat
jelas bahwa era digitalisasi saat ini merupakan era tantangan, untuk itu akan
diterapkan kepada wartawan untuk bersertifikasi melalui Uji Kompetensi Jurnalis
(UKJ). beritamanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar