BITUNG - Upaya pemadaman yang dilakukan oleh
para relawan yang terdiri dari forum komunikasi pencinta alam (FKPA) Sulut,
manggala agni BKSD, warga, awak media dan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang
Bitung resmi dihentikan pada Sabtu (3/10) pekan lalu.
"Sistem
operasi yang untuk pemadaman hutan Tangkoko yang terbakar menggunakan sistem mingguan jadi
untuk Minggu pekan lalu tahap operasi keempat 26 September s/d 3 Oktober 2015
sudah di tutup pada tanggal (3/10) dan akan dibuka kembali operasi pemadaman
pada Senin besok (hari ini)," tutur Komandan Operasi BKSD Hambali Mokoagow
SH, Minggu (4/10) kemarin.
Selang
sehari pasca operasi keempat Minggu berjalan pekan lalu pihak bersama relawan
melakukan evaluasi didalamnya pengecekan anggota dan peralatan serta
perlengkapan yang nantinya akan digunakan untuk menembus hutan belantara
serta berjibaku memadamkan api. Adapun lokasi kebakaran yang terisolasi
meliputi beringin lobang, blok 9, blok x (serawet-patar) dengan titik api dekat
air Kumersot sudah terisolir.
"Titik
api Pasung Sarawet masih aktif jangkauan kurang lebih 3 Km," tambahnya.
Dari
pemetaan lahan tercatata sudah 1.523 lahan konservasi yang terbakar itu belum
termasuk arela lainnya tidak termasuk lahan konservasi, untuk itulah pihaknya
membutuhkan dari semua pihak agar tanggap darurat atas kebakaran hutan Tangkoko.
"Peralatan
yang dapat menjangkau titip api adalah jet shoter atau pompa punggung ada 40
unit yang dimiliki BKSD Sulut dan tersebar di semua wilayah di Sulut untuk
operasional. Nah, di posko Induk hutan Tangkoko
ada 20 unit 10 diantaranya sudah afker atau rusak sehingga yang masih bisa dipakai
10 unit saja dan itu sangat kurang untuk upaya pemadaman ribuah hektar lahan
yang terbakar," kata dia.
Hingga
saat ini status kebakaran Hutan Tangkoko
berada dilevel siaga I, dibuktikan dengan kibaran bendera merah selang sebulan
ini di halaman Posko Induk Manggala Agni Batu Putih. Terpisah pemerintah
provinsi lewat Penjabat gubernur Sulut Soni Sumarsono menilai status bencala
tak hanya di Bitung hampir seluruh daerah di Sulut dan Indonesia pada umumnya
terjadi karena kekeringan. "Kami himbau lakukan langkah yang paling
realisatis, kalau sudah kebakaran kepala daerah segara tetapkan status tanggap
darutat untuk administratif bantuan bisa turun atau dicairankan," tutur
Sumarsono.
Pengganti
mantan gubernur Sulut ini menegaskan untuk dana tanggap darurat bencana bukan
dilihat dari jumlahnya melainkan aloikasi yang turun sesuai kebutuhan.
"Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) koordinasi langsung ke
provinsi realnya apa yang berkaitan dengan dana kemudian akan di suport oleh
pemerintah provinsi, makin besar bencana besar bantuannya," tukasnya. manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar