Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulut, melakukan pertemuan dengan Sekdako Bitung Edison Humiang, Asisten IV Petrus Tuange, dan Kabag Keuangan Franky Sondakh membicarakan pengelolaan yang ada di Pemko Bitung, kemarin di gedung BPU.
Menurut Fuad Fauzi selaku Ketua Tim BPK RI, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan keuangan daerah mulai 29 Februari, sekaligus penilaian opini 2011.
"Ini untuk mencari tahu kendala apa saja yang dialami oleh SKPD dan Tim Anggaran dalam menyusun APBD, serta dalam hal mengelola keuangannya. Humiang tampil sebagai pembicara pertama dengan materi proses penyusunan APBD dan perubahan APBD, lalu Kabag Keuangan Frangky Sondakh, SE Ak MSi memaparkan proses pengelolaan keuangan daerah tahun 2011," kata Fauzi.
Menurutnya, kesempatan tersebut sekaligus memberikan arahan terkait apa saja yang ditemui SKPD saat mengelola keuangan dan pelaporannya. "Kami siap memfasilitasi serta membantu," tambahnya.
Dijelaskannya, proses pemeriksaan ini untuk mengetahui siklus dan tingkat pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. "Untuk itulah lebih melengkapi proses pemeriksaan tersebut, segala bentuk penyusunan, pembahasan, dan penetapan
ranperda APBD, yang di dalamnya memuat semua anggaran SKPD, harus terekspose lebih dahulu," tuturnya. Menurut Fuad Fauzi selaku Ketua Tim BPK RI, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan keuangan daerah mulai 29 Februari, sekaligus penilaian opini 2011.
"Ini untuk mencari tahu kendala apa saja yang dialami oleh SKPD dan Tim Anggaran dalam menyusun APBD, serta dalam hal mengelola keuangannya. Humiang tampil sebagai pembicara pertama dengan materi proses penyusunan APBD dan perubahan APBD, lalu Kabag Keuangan Frangky Sondakh, SE Ak MSi memaparkan proses pengelolaan keuangan daerah tahun 2011," kata Fauzi.
Menurutnya, kesempatan tersebut sekaligus memberikan arahan terkait apa saja yang ditemui SKPD saat mengelola keuangan dan pelaporannya. "Kami siap memfasilitasi serta membantu," tambahnya.
Dijelaskannya, proses pemeriksaan ini untuk mengetahui siklus dan tingkat pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. "Untuk itulah lebih melengkapi proses pemeriksaan tersebut, segala bentuk penyusunan, pembahasan, dan penetapan
Untuk itulah ia berharap, laporan keuangan dari Pemko Bitung bisa dibuktikan melalui pengasawan secara langsung dari masyarakat, melalui sistem yang dijalankan oleh pemerintah secara transparan. "Pemko Bitung harus transparan dalam hal ini," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Sekdako Bitung, telah mengambil langkah sosialisasi ke sejumlah kecamatan yang ada di kota Bitung. "Ketegasan pengendalian ini dilakukan karena masih ada SKPD yang belum memahami mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan," tutur Humiang. (crz) Tribunmanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar