Wali Kota Bitung mendesak Kadiscapilduk, dan 8 camat yang ada di Kota Bitung untuk segera menyelesaikan pembuatan e-KTP tepat pada waktunya. Ini sebagaimana yang disampaikan Hanny Sondakh di sela-sela rapat dengan seluruh SKPD, sekdako, dan para asisten akhir pekan ini. "Usahakan bulan ini sudah selesai supaya tepat waktu," tegas Sondakh. Menurut Sondakh jika pembuatan e-KTP tidak selesai pada waktunya maka ke 8 camat akan menerima hukuman dari Sondakh.
"Camat-camat tidak bisa berangkat untuk tugas luar daerah kalau e-KTP belum selesai," tambahnya. Ia mengaku jika pelaksanaan pembuatan e-KTP tersebut tidak selesai tepat waktu maka Sondakh akan menerima rasa malu dari pemerintah pusat. "Saya sangat malu kalau tidak tuntas," tambahnya. Untuk itulah jika ada kendala pembuatan e-KTP harus segera dilaporkan jangan ditunda-tunda. "Seperti kalau ada alat yang rusak jangan tunggu, harus pergi minta ganti rugi atau alat cadangan melalui surat dari wali kota kepada
pemerintah pusat, serta harus ada akal untuk menyelesaikan di daerah pedalaman seperti Pulau Lembeh" tuturnya. Lanjut Sondakh pemko Bitung melalui discapil jika berhasil menyelesaikan pembuatan e-KTP tepat waktu akan memperoleh hadiah dari Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. "Kalau cepat, dan selesai tepat waktu akan diberikan hadiah mobil dari bapak menteri. Dan kalau tidak sanggup akan ada sanksi," kata dia. Kedelapan camat dan kadiscapilduk menyikapi perintah dari wali kota mengaku siap melaksanakan tugas tepat pada waktunya.
"Siap pak," kata 8 camat dan kadis sambil berdiri. Terpisah Kadiscapilduk Kota Bitung mengatakan sampai dengan hari Senin pekan lalu sudah menerima hasil pembuatan e-KTP di Kota Bitung. "Total sudah 78 persen selesai, dari penetapan pemerintah pusat untuk target 149 ribu kini tinggal 128 ribu saja wajib KTP," kata Wellem Muaya. Terkait dengan instruksi tegas dari wali kota untuk menyelesaikan pembuatan e-KTP selesai secepatnya lanjut Wellem yang sebentar lagi akan pensiun hal itu tergantung kesadaran dari masyarakat. "Kami akan fasilitasi warga pendatang yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan mahasiswa yang ada di Akademi Perikanan Bitung (APB)," tandasnya.(crz) Tribunmanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar