Kota Bitung ditunjuk menjadi salah satu
daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup
tinggi. Hal ini ditandai ketika Walikota Bitung, Hanny Sondakh menerima penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan yang diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Senin (16/7).
Penghargaan ini diberikan kepada Sondakh
karena telah berhasil membina dan mengembangkan 8 Kelurahan di Kota
Bitung menjadi kelurahan sadar hukum. “Kami berharap ini menjadi pemicu
untuk lebih meningkatkan dan tetap bisa mempertahankan penghargaan ini
kedepannya,” kata Sondakh.
Selain itu, Sondakh juga berharap dengan
adanya penghargaan tersebut maka suatu langkah maju dari Kementerian
Hukum dan HAM serta Provinsi Sulut. Karena seringkali menurut Sondakh,
Perda yang diusulkan ditolak oleh Mendagri/Kemendagri, maka dengan
adanya pelayanan hukum dan konsultasi dari Kanwil.
“Maka Perda yang telah disusun akan
semakin sempurna konsepnya sehingga memperkecil kemungkinan penolakan
dari Kemendagri,” katanya.
Selain penyerahan pengahargaan, dalam
acara tersebut Sondakh menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Y Ambeg
Paramarta, SH, MSi dan
disaksikan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Sulut, S H
Sarundajang. Dimana MoU yang ditandatangani adalah kerjasama antara
Pemkot dan Kanwil Hukum HAM manakala Kanwil akan memberikan pelayanan
hukum berupa konsultasi atau konsep penyusunan Ranperda.
Dalam kesempatan ini juga, Menteri Hukum
dan HAM melantik Panitia Rencana Aksi Nasional Hukum dan HAM (Ranham)
tingkat Provinsi Sulut, dimana Sondakh masuk dalam kepengurusan sebagai
salah satu anggota yang ketuanya Wagub, Djauhari Kansil. Beritamanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar