Selasa, 31 Januari 2012

Kota Bitung Koleksi 1.398 Anak Terlantar & Putus Sekolah

Hasil pendataan tim pengembangan pendidikan bekerjasama BASIC CIDA di 8 Kecamatan yang ada di kota Bitung pada tahun 2011 lalu, mendapatkan jumlah anak terlantar dan putus sekolah mencapai 1.398 orang.
Adapun faktor penyebab anak – anak putus sekolah adalah ketergantungan sisi ekonomi keluarga, lingkungan serta banyaknya pungutan yang tidak jelas dari pihak sekolah.
Sehingga sangat ironis dana pendidikan yang di anggarkan dalam APBD sangat besar yakni sebanyak 31 %, nyatanya tak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Senin, 30 Januari 2012

Sondakh Terima Sertifikat Akreditasi untuk RSUD Manembo-Nembo

Masyarakat Kota Bitung kini boleh berbangga hati, pasalnya rumah sakit kebanggaan Kota Bitung yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-nembo kini telah menerima sertifikat akreditasi dari kementerian kesehatan RI.
Walikota Bitung Hanny Sondakh menerima langsung sertifikat akreditasi ini yang diserahkan oleh Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit Dr. dr. Sutoto, MKes di kantor Kementerian Kesehatan RI pada Jumat 27 Januari 2012.
Dengan diterimanya sertifikat ini maka dengan sendirinya

Kapal Mewah MV Discovery Bawa 487 turis ke Bitung

Kapal pesiar mewah MV. Discovery yang berbendera Inggris, Jumat (27/1) merapat didermaga Pelabuhan Bitung, dengan memboyong 487 penumpang yang rata-rata berumur diatas 50 tahun dengan 272 ABK untuk melihat dari dekat pesona wisata kota Bitung dan sekitarnya.
Kedatangan kapal yang di nakhodai Capt. Neil Brummhall ini disambut langsung oleh wakil walikota Bitung M.J.Lomban.SE.Msi, Kadis pariwisata Drs. Benny K.W. Lontoh

Disparbud Bitung Akan Gandeng Pihak Swasta Kelola Monumen Trikora

Menyikapi keluhan masyarakat terhadap pengelolaan Monumen Trikora sebagai salah satu objek Wisata di Kota Bitung yang perlu mendapat perhatian, Kepala Dinas Pariwisata Bitung Benny Lontoh, mengungkapkan bahwa Disparbud berencana menggandeng pihak swasta dalam mengelola objek wisata agar dapat memberikan income bagi daerah.
”Memang harus diakui, Monumen Trikora perlu ditata lagi agar menarik bagi wisatawan yang akan berkunjung,” ungkap Lontoh.
Namun kata Lontoh, untuk menata kembali objek wisata ini perlu topangan dana yang cukup besar sehingga pihaknya berinisiatif akan berupaya merangkul pihak swasta untuk mengelola objek wisata ini.

Kamis, 26 Januari 2012

Kapal Pesiar Bintang 4 akan Masuk Bitung

Diawal tahun ini, dunia parawisata Kota Bitung kembali bergairah dengan rencana kunjungan wisatawan asing. Pasalnya, ditahun ini direncanakan bakal ada tiga kapal pesiar berbintang 4 yang akan masuk ke Kota Bitung membawa ribuan wisatawan asing dari berbagai negara.
Menurut Kadis Parawisata Kota Bitung, Benny Lontoh, para agency ketiga kapal pesiar tersebut telah mengirimkan fax dan sudah ada yang menemui langsung dirinya melakukan koordinasi. “Yang direncanakan akan masuk pertama kali adalah kapal pesiar MV Discovery dari negara Eropa tanggal 27 Januari membawa 660 wisatawan dari berbagai negara,” kata Lontoh, Rabu (18/1).

Lomban Lantik 45 Pejabat Fungsional dan 30 Pejabat Struktural

Setelah pada awal tahun baru Walikota Bitung Hanny Sondakh melakukan restrukturisasi di jajaran Pemkot Bitung. Hal ini dibuktikan dengan pelantikan 45 pejabat fungsional dan 30 pejabat struktural, yang dilakukan oleh Wakil Walikota Bitung MJ Lomban, menindaklanjuti SK Walikota N821: /BKD-PP/SK/02/2012, di BPU Pemkot Bitung, Rabu (25/1/2012). 

Walikota Bitung Hanny Sondakh, dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Walikota Bitung MJ Lomban, usai melantik sekitar 75 pejabat eselon III dan IV, guru dan sejumlah Kepala Sekolah ini, mengungkapkan bahwa pelantikan

Rabu, 25 Januari 2012

Pemkot Bitung Haramkan Adanya Pungli

Rapat kerja yang di pimpin langsung walikota Bitung Hanny Sondakh dengan seluruh jajaran pejabat pemkot selasa 24 januari 2012 di BPU kantor walikota menekankan beberapa hal.
Diantaranya Sondakh memaparkan hasil rakernas  wapres Budiono mencakup operasional tim kerja P3EI (percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) di daerah,penetapan peraturan perundangan daerah mendukung upaya perbaikan iklim investasi nasional serta memprioritaskan alokasi