Sondakh Perjuangkan Pembangunan Bitung di Pusat

Walikota Bitung, Hanny Sondakh, Kamis (28/04) mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) yang dilaksankan di Ruang Birawa Hotel Bidakara Jakarta. Sondakh bersama dengan gubernur dan walikota/bupati seluruh Indonesia akan mengikuti penyampaian pengantar perencanaan pembangunan nasional yang akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sondakh, forum ini sangat penting untuk diikuti mengingat banyak
kepentingan masyarakat kota Bitung yang harus diperjuangkan. Untuk itu dirunya mengaku momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar harapan masyarakat dapat terpenuhi.

“Apalagi terkait dengan beberapa agenda pembangunan nasional di kota Bitung, seperti jalan tol Manado-Bitung, kawasan minapolitan,
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta rencana pembangunan jembatan Bitung-Lembeh, jalan lingkar Lembeh, serta infrastruktur lain untuk kepentingan masyarakat yang akan terus kami perjuangkan,” tutur Sondakh. (en) beritamanado.com

KM Merak Terbakar di Selat Lembeh

Kapal Motor (KM) Merak yang membawa minyak 50.000 ton, mengalami kebakaran akibat robekan lambung setelah bertabrakan dengan KM Anggek di perairan Selat Lembeh, Kamis (28/04) pagi. Api begitu cepat membesar dan menghanguskan KM Merak hanya dalam hitungan detik mengingat minyak yang diangkut begitu mudah terbakar.

Namun berkat kesigapan, signal yang diperoleh oleh KM Sarotama yang dikomandani Capt. Jhonny Silalahi MH dan Mission Koordinator H. Asmari, SH. MH, bahwa KM Merak mengalami kebakaran. Saat itu juga signal darurat langsung dikirimkan kepada administrator pelabuhan dan diteruskan ke KN Trisula serta KT Bunaken, Fire Boat Wisnu III, serta kapal yang lain dan kemudian langsung menuju ke TKP untuk melakukan pemadaman api yang menjalar sampai ke air akibat tumpahan minyak.


Itulah simulasi yang digelar dalam rangka persiapan kegiatan Marpolex 2011 di Manila Philipina tanggal 4-6 Mei nanti, dengan sandi Pre Exercise Marine

Pollution Evercise (Pre Exercise Marpolex 2011) di perairan Selat Lembeh, dengan menumpangi KM Sarotama sebagai pusat kendali kegiatan.

Kegiatan simulasi berdurasi kurang lebih empat jam, mulai pukul 09.00 WITA, dan berakhir pukul 13.00 WITA, dihadiri Wakil Walikota Bitung Max Lomban, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Khouni Lomban-Rawung, Kadis Kominfo Fabian Kaloh, dan Kadis Perhubungan Boy Rumawung.

“Ini merupakan sebagian persiapan kita dalam mengatasi kecelakaan laut, serta akibat yang ditimbulkan, juga menjadi bekal untuk ikut dalam kegiatan Marpolex 2011 di Manila Philipina nanti,” kata Kaloh.

Sementara itu, setelah api berhasil dipadamkan, KM Sarotama milik KPLP yang didatangkan dari Tanjung Uban ini, melakukan pembersihan laut menggunakan bom oil untuk menyedot minyak yang tertumpah, dan pukul 13.00 WITA, misi berhasil dilaksanakan.


Tak hanya simulasi, namun juga dilakukan pengecekan kesiapan dengan melakukan sailing pass atau parade kapal peserta simulasi yang akan mengikuti Marpolex 2011, yakni KM Sarotama P. 112, KM Trisula P. 111, KM 460, dan KM 331 milik KPLP, KP Tedong Naga milik TNI AL, KP Manyar dan KP Tarsius milik Polair, KM Merak (navigasi Bitung), KL Manado RB.208 Basarnas, KT Bunaken (Pelindo), FB.Wisnu III (Pertamina) serta KN 460, KNP 50001, dan KNP 50002.

Disisi lain, menurut Koordinator Misi, Asmari, yang juga Kepala Adpel Bitung, tujuan dilakukan simulasi agar dapat menguji kemampuan, serta kesiapan dalam mengikuti kegiatan di Manila nanti.

“Oleh sebab itu, dengan simulasi ini akan melatih peserta yang mewakili Indonesia untuk tampil maksimal,” tutur Asmari.

Turut memantau kegiatan ini, Direktur Pusat KPLP Yudistar, Capt. Teddy Mayandi, Kepala KPLP Tanjung Uban, Kepala KPLP Tanjung Mas Semarang Capt. Benny Tangkuman, Kepala KPLP Benoa Capt. Ezau dan Syahbandar Tanjung Priuk Sasetyo Hadi. (en) beritamanado.com

Lomban Berbagi Tips Kota Sehat di Jajaran Sulut

Keberhasilan Pemkot Bitung meraih penghargaan Kota Sehat Swastisaba Padapa 2008 dan Swastisaba Wistara 2010 sehingga ditetapkan menjadi bagian dari 1000 Kota Sehat di dunia dipresentasikan Wakil Walikota Bitung, Max Lomban di hadapan ratusan pejabat berbagai kabupaten dan kota se-Sulut.

Aksi Lomban berbagi tips kota sehat ini sendiri dilakukan  dalam Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Grand Ballroom Hotel Arya Duta (ex Ritzy), Selasa(26/04).

Lomban sendiri hadir mewakili Pemkot Bitung, menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang dipercaya Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk menjadi narasumber dan membagi tips bagaimana meraih Kota Sehat kepada perwakilan kabupaten/kota.

“Komitmen, konsisten dan taat asas adalah tiga hal yang kami lakukan sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat termasuk penghargaan kota sehat,” kata Lomban.

Untuk mencapai standar hidup sehat, menurut Lomban, pihaknya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah tinggal mengawasi dan mengarahkan. Dimana pihaknya tak henti-hentinya melakukan sosialisasi serta melibatkan langsung masyarakat dalam mencapai program tersebut.

Sementara itu, selain Lomban, tampil sebagai narasumber dalam rapat tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi Sulut dr Maxi Rondonuwu, perwakilan dari PKK dan dr Salmon. Turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Bitung Ny. Josephien Sondakh-Taroreh, Khouni Lomban-Rawung, Ketua Dharma Wanita Ny. Telly Humiang-Muhaling, Kadis Pendidikan Herman Rompis, Kaban BKB-PP Ritha Tumewu dan Kadis-kadis Kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Sulut. (en) beritamanado.com

Bitung Sebagai Percontohan Posyandu Cerdas

Kota Bitung ditetapkan menjadi percontohan Posyandu Cerdas dan sekolah sehat di Indonesia. Posyandu cerdas ini merupakan kerjasama tiga instansi yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan pemuda dan olahraga serta BKKBN. Posyandu cerdas selain berfungsi untuk memantau kesehatan anak juga dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya pendidikan anak usia dini dan bina keluarga sehat.

Dirjen Bina gizi dan kesehatan ibu dan anak kementerian kesehatan RI Dr. Budihardja menegaskan bahwa pemerintah kota Bitung harus lebih meningkatkan kualitas Posyandu cerdas. “ Sebagai percontohan Posyandu Cerdas harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.

Budihardja juga  memantau UKS dan kantin sehat di SMP N 2 Bitung. “ SMP Negeri 2 Bitung layak untuk mendapatkan penghargaan melihat kondisi lingkungan sekolah yang asri, indah terutama bersih,” ujar Budihardja.  bitungnews.com

Peningkatan Ketrampilan Jelang Marpolex 2011

Untuk lebih mempersiapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2011 di Manila Bay Phillipine tanggal 4 – 6 Mei 2011 Dirjen Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk Pre Exercise (Peningkatan Ketrampilan) Marpolex 2011.

Penyelengaraan Marpolex 2011, sedikit berbeda dengan penyelenggaraan Marpolex pada tahun-tahun sebelumnya, karena Tim dan Unsur RI yang akan terlibat pada Marpolex Manila Bay, akan lebih dahulu mengikuti Pre Exercise (Peningkatan Keterampilan) berupa Manuvra di Laut yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011 di Perairan Pelabuhan Bitung.

Pre Exercise (Peningkatan Keterampilan) Marpolex 2011 dilaksanakan dalam 3 (tiga) rangkaian kegiatan yakni pembekalan materi (teori kelas), table top exercise dan manuvra di laut. Pembekalan materi akan disampaikan oleh para Narasumber dari Instansi terkait yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang sama dari para peserta Marpolex dalam penanggulangan pencemaran baik dalam latihan maupun ril kenyataan.

Peserta akan dibekali dengan materi yang terkait dengan pengetahuan dalam operasi pengamatan dan pengamanan, pemadaman kebakaran, pencarian dan pertolongan, penanggulangan tumpahan minyak dan penanggulangan dampak tumpahan minyak. Semua materi tersebut akan diujicoba pada Marpolex 2011 di Perairan Pelabuhan Bitung maupun di Manila Bay.

Selain pembekalan materi, peserta juga akan mengikuti table top exercise yang meliputi latihan kering dan latihan komunikasi yang dilakukan untuk menguji dan melatih peserta dalam melakukan komunikasi dan kerjasama sesuai dengan skenario dan rencana operasi yang telah disusun.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kadiv Navigasi Kls.1 Bitung, Tiop Gomoz, Senin 25 April 2011 lalu dalam pembukaan kegiatan pre exercise (Peningkatan Keterampilan) Marpolex 2011 di Nalendra Hotel, Bitung.

Kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari ini ( 25-28 April) ini diikuti oleh berbagai pihak antara lain KPLP, Kantor Adpel, AL, SAR, Pertamina, Pelindo, KP3, KLH, Perhub, dan Kominfo serta beberapa SKPD di Pemkot Bitung. (MC-Kominfo)

Umat Tridharma Bitung Rayakan Hut Dewi Penolong

Umat Tridharma Kota Bitung merayakan kelahiran Dewi Thia Sang Seng Bo yang dipercayai sebagai ibu suci langit pertama. Perayaan yang digelar secara terbuka ini sendiri dilaksanakan di Klenteng Seng Bok Kiong Bitung yang dihadiri sejumlah pejabat dan Muspida serta masyarakat kota Bitung.

“Peringatan hari kelahiran Dewi Thia Sang Seng Bo ini hanya diselenggarakan
sebatas umat klenteng saja, namun perayaan tahun ini bertepatan imlek
2562-03-23, jadi kami buat secara meriah dengan mengundang pemerintah dan Muspida serta masyarakat kota Bitung ,” kata Pendeta Klenteng Seng Bok Kiong Rolly Ciwulusan.

Menurut Ciwulusan, perayaan yang mereka gelar tidak perlu ada persetujuan para dewa seperti prosesi yang dilakukan untuk perayaan Cap Go Meh. Mengingat perayaan untuk ulang tahun salah satu dewi yang dihormati umat Tridharma karena kebaikan dan suka menolong rakyat jelata.

Sementara itu, Wakil Walikota Bitung Max Lomban yang membuka acara tersebut mengatakan, kalau perayaan ini adalah wujud persaudaraan keturunan Tionghoa di Bitung. Terbukti dengan undangan kepada pihak pemerintah dan masyarakat kota Bitung untuk bersama-sama merayakan acara tersebut.

“Selama ini warga keturunan Tionghoa sudah banyak membantu pembangunan di Bitung dan Pemkot Bitung mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi warga keturunan untuk pembangunan,” tukas Lomban. (en) beritamanado.com

Kapal Pengangkut Minyak Tabrakan di Selat Lembeh

Tabrakan kapal terjadi di Selat Lembeh. Dimana kapal MT. Merak yang memuat 50 ribu ton minyak menabrak KM Anggrek yang sedang berlabuh, menyebabkan lambung kapal robek dan tumpahan minyak ke laut, serta korban 6 awak terjun kelaut.

Namun berkat kesigapan satuan unit/pelaku exercise kota Bitung, tumpahan minyak dapat diatasi sebelum menyebar dan 6 awak kapal berhasil diselamatkan.

Itulah skenario pre exercise pada tanggal 28 April nanti yang akan dimulai pukul 09.12 di pelabuhan Bitung, dalam rangka Persiapan pelaksanaan Marine Polution Exercise (MarPolEx) 2011 di manila Bay Philipina.

“Jadi dalam rapat yang digelar Adpel dalam rangka persiapan pelaksanaan MarPolEx 2011 di manila Bay Philipina disepakati skenario tersebut,” kata Kadis Kominfo Kota Bitung, Fabian Kaloh, SIP. Msi.

Selain membahas skenario, menurut Kaloh dalam rapat yang digelar sejak jam 8 pagi hingga sore Kamis (21/04), di Adpel Bitung ini, juga membicarakan tentang uraian tugas masing-masing satuan unit/pelaku exercise. Seperti satgas pengamatan, satgas kapal musibah, satgas pengamanan. Juga satgas oil spill recovery, satgas SAR, satgas fire fighting, satgas pembersihan pantai dan satgas Media.

“Rapat yang dipimpin langsung oleh OSC Capt Mozes Karaeng dihadiri oleh berbagai pihak sperti, KPLP, ktr adpel, AL, Kes pelab, SAR, Pertamina, Pelindo, KP3, KLH, Perhub, dan Kominfo serta beberapa SKPD Pemkot terkait,” kata ADPEL Bitung Asmari, SH, MH.(en) beritamanado.com

Cegah Flu Burung

Pemkot Bitung bergerak cepat dalam mengatasi penyebaran Virus H5N1 atau biasa disebut Virus Flu Burung. Buktinya, Rabu (20/04) Pemkot menggelar rapat koordinasi yang khusus membahas pencegahan penyebaran virus H5N1 penyakit Avian Influenza masuk ke kota Bitung.

Rapat ini dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hj. Dahlia Kaeng, dihadiri Kadis Pertanian, Kepala BP4K, Perwakilan dari Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Pelabuhan Samudera Bitung, Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Camat se Kota Bitung berlangsung di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

“Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yakni akan dibentuk tim gerak cepat penanggulangan virus H5N1, diadakan pos penjagaan dan pengawasan unggas, sosialisasi mengenai pencegahan virus ke masyarakat, peternakan, kelompok tani dan stakeholder lainnya,” kata Kaeng.

Tak hanya itu, dalam rapat juga telah disepakati untuk langsung melakukan action. Dimana menurut Kaeng, pihaknya telah menjadwalkan pecan depan akan turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan virus tersebut.(en) beritamanado.com

Girian Canangkan Sentuh Bumi

Program sentuh bumi yang terus digalakkan oleh Pemkot Bitung, kini terus meluas ke delapan kecamatan. Buktinya, setelah program yang sama dicanangkan di Kecamatan Ranowulu, Lembeh Utara, Lembeh Selatan dan Matuari, Kecamatan Girian melaksanakan program tersebut.

Uniknya, dalam pencanangan ini dirangkaikan dengan pencanangan 5 program yang dijuluki  5 hari kerja pemerintah dan masyarakat Kecamatan Girian. Yakni hari Senin hari orientasi pajak atau masyarakat taat pajak, hari Selasa hari tanpa tembakau, Rabu pendidikan dan kesehatan, Kamis menanam dan memelihara dan hari Jumat kebersihan dan olahraga.

Sedangakan untuk program sentuh bumi dilaksanakan penanaman bibit rica, jagung dan semangka.

“Dengan dicanangkan program ini diharapkan akan meningkatkan peran serta
masyarakat dan pemerintah berkomitmen kuat melaksanakannya secara sinergi dan berkesinambungan untuk menuju kemandirian demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” kata wakil walikota Bitung Max Lomban ketika memberikan sambutan dalam apel pencanganan tersebut. (en) beritamanado.com

Sondakh Buka Naskah UN, Lomban Lakukan Pemantauan

Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA yang serentak di laksanakan Senin (18/04) pagi, juga dilaksanakn di kota Bitung. Dimana walikota Bitung Hanny Sondakh, berkenan membuka naskah soal UN secara simbolis di SMA Negeri 1 Bitung, tepat pukul 07.50 WITA. Sedangkan wakil walikota Max Lomban usai memimpin upacara Korpri, melakukan pemantauan ujian nasional ke sejumlah sekolah yakni SMK Negeri 2 Bitung dan SMA Kristen.
“Kita berharap tahun ini siswa yang mengikuti UN bisa lulus 100 persen, dan kita berharap dukungan dari orang tua untuk memberikan motivasi kepada para siswa dalam mengikuti UN,” kata Sondakh.

Hal senada juga dikatakan Lomban ketika melakukan pemantauan di SMK Negeri 2, dimana dirinya coba memberikan motivasi kepada siswa yang sementara mengerjakan soal UN.

“Tidak usah gugup apalagi grogi dalam menjawab soal, yakinlah bahwa kalian mampu menjawab soal dan lulus 100 persen,” tutur Lomban.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Kadis Dikpora Bitung Herman Rompis, jumlah siswa yang ikut UN di kota Bitung berjumlah 1945, terdiri dari SMA 851 siswa, Madrasah Alyah 61 siswa dan SMK 989 siswa. (en) - Sumber: www.beritamanado.com

Posisi Lomban di Korpri Bitung Digantikan Humiang

Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bitung, Senin (18/04) digelar, dimana Edison Humiang terpilih menggantikan posisi Max Lomban sebagai Ketua Korpri Kota Bitung. Pergantian Lomban ini sendiri dilakukan terkait dirinya kini menjabat wakil walikota Bitung, jadi mau tidak mau ia tidak etis lagi untuk memegang jabatan tersebut karena telah menduduki jabatan politik.

“Pelaksanaan musyawarah daerah saat ini merupakan respon untuk melaksanakan ketentuan organisasi, dimana sejak saya ditetapkan menjadi wakil walikota Bitung, maka secara otomatis jabatan ketua harus diserahkan kepada pengurus yang baru untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ketentuan organisasi sehingga tidak akan terjadi kekosongan atau kevakuman,” kata Lomban.

Lomban juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pengurus selama masa kepemimpinannya, sehingga berbagai program kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Sambil berharap dengan terpilihnya ketua yang baru, akan memberikan terobosan yang strategis dan berdayaguna bagi pengembangan dan kemajuan organisasi.

“Apa yang baik yang sudah dilakukan marilah terus dipertahankan dan

ditingkatkan, dan yang kurang baik kita perbaiki bersama,” tuturnya.

Sementara itu, proses pemilihan yang diikuti para kepala SKPD mengedepankan kebersamaan. Atas pertimbangan ketokohan dan kualitas yang dimiliki, maka Humiang yang tak lain saat ini menjabat Sekkot Bitung melenggang mulus tanpa hambatan dan persaingan dari peserta. Dengan demikian Humiang terpilih secara aklamasi memimpin Korpri Kota Bitung. (en) - sumber: www.beritamanado.com

Pemda akan Pungut Retribusi di Kawasan Minapolitan

Pemda Kota Bitung Sulawesi Utara, saat ini mengusulkan revisi Peraturan Daerah, mengenai retribusi kapal penangkap ikan. Saat ini seluruh kapal penangkap ikan baik yang kecil maupun besar, tak ada pungutan dari pemda. Sekda kota Bitung, Edison Humiang, MSi menegaskan bahwa retribusi tersebut tak akan memberatkan nelayan kecil.

” Kami akan memungut retribusi bagi kapal penangkap ikan di atas 30 gross ton,” kata Humiang. Menurut Humiang, rencana tersebut akan segera dibicarakan dengan para stakeholder, maupun lembaga legislatif.

Sementara itu, pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung,Sulawesi Utara segera memasuki tahapan pembangunan infrastruktur. Sekretaris Daerah Kota Bitung Drs. Edison Humiang, MSi mengatakan bahwa zona inti kawasan Minapolitan berada di area Pelabuhan Perikanan Samudera, Aertembaga, Bitung.

Di lokasi tersebut akan dibangun rumah pintar, untuk anak-anak nelayanserta pos kesehatan yang ada akan ditingkatkan menjadi Puskesmas yang diharapkan akan beroperasi 1 x 24 jam.”Fasilitas-fasilitas ini akan dibangun untuk mendukung kenyamanan dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada para nelayan”, janji Humiang. www.bitungnews.com

Sondakh: Perjuangan dan Pengorbanan Kunci Sukses

Walikota Bitung, Hanny Sondakh mengatakan bahwa kesuksesan dalam segala hal memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Hal ini disampaikan Walikota Biitung dalam ceramah umum untuk peserta pendidikan dan latihan kepemimpinan tingkat III atau PIM III pemerintah kota Bitung dengan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara. Acara tersebut berlangsung di Balai Diklat Perikanan Aertembaga, pada hari Rabu. 13 April 2011.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang memiliki basis sebagai pengusaha sukses di kota Bitung memberikan berbagai strategi dan tips keberhasilan, hal ini bertujuan untuk mendorong peserta agar mampu melakukan berbagai karya dan pengabdian dengan tekun dan bijaksana terutama rajin serta disiplin dalam tugas.

“sukses bukan sesuatu yang mudah kita raih, tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan,” kata Sondakh.

“Saya yakin kalian dapat menggapai apa yang menjadi harapan, asalkan benar–benar tekun, rajin, dan disiplin dalam berusaha,” pungkasnya. (www.bitungnews.com)

DKP Evaluasi Program Minapolitan

Keseriusan pemerintah pusat menjadikan Bitung sebagai daerah minapolitan terus dimantapkan, kalau tahun yang lalu pembahasan masih sekitar pembentukan kelompok kerja atau pokja, kali ini melalui rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap.

Acara yang digelar di Balai Pertemuan Umum kantor walikota Bitung, selasa, 12 April 2011, pembahasannya telah di tingkatkan pada skala yang lebih besar. Untuk menunjang program Minapolitan, Departemen Kelautan dan Perikanan mempersiapkan dukungan anggaran serta rekomendasi dan perundang – undangan.

“Pada tahun 2012, kawasan Minapolitan bagi kota Bitung sudah terwujud, karena daerah ini layak untuk menjadi kawasan minapolitan bersama 8 kota / kabupaten lainnya, ” kata Dirjen Perikanan Tangkap Dedi Sutisna.

” Bitung merupakan daerah yang unik, memiliki potensi perikanan yang bagus, serta secara geo-strategi berada di bibir Pacific,” tambahnya.

Untuk menunjang program tersebut, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono berencana membangun 6 koridor atau wilayah percepatan ekonomi di Indonesia. Di Pulau Suilawesi Kota Bitung dipilih menjadi salah satu koridor percepatan ekonomi, sehingga program Minapolitan akan menjadi program utama di kawasan percepatan ekonomi.

Walikota Bitung Hanny Sondakh menyambut baik perkembangan yang telah dicapai oleh pokja, oleh sebab itu pemerintah kota Bitung akan memaksimalkan seluruh potensi dengan melibatkan instansi terkait, anggaran yang cukup, lahan, sumber daya manusia serta melibatkan stakholder demi terwujudnya Bitung menjadi kawasan minapolitan. Sondakh yang didampingi oleh wakil walikota M.J. Lomban mengusulkan agar dalam kawasan minapolitan dibangun pos kesehatan bagi nelayan dan rumah pintar yang mendapatkan suport seluruh peserta yang hadir. hal ini sejalan pula dengan presentasi oleh ketua pokja minapolitan Bitung Drs. Edison Humiang, MSi selanjutnya menjadi bagian dari rumusan hasil rakor yang akan ditindaklanjuti pada rakor yang akan diselenggarakan di Ambon Maluku, pada Juni 2011.

Hadir pada acara ini para kepala daerah yang terdiri dari walikota Ambon Drs. Markus Jacob Papilaja, MS. Bupati Pacitan H.Sujono, wakil bupati Sukabumi Akhmad djajuli, para utusan pemda Ternate, Bangka, Medan dan Cilacap. jajaran kementerian kelautan dan perikanan RI yang terdiri kepala badan pengembangan SDM Prof. Sjarif, Direktur pengembangan usaha penangkapan ikan Bambang Sutedja, seluruh kepala pelabuhan perikanan se – Indonesia, kepala dinas perikan sulut Ir. Joy Korah, pengusaha perikanan dan perbankkan. (www.bitungnews.com)

Siap Latihan Penanggulangan Pencemaran

Kadis Kominfo Kota Bitung

KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fabian Kaloh yang dipercayakan sebagai panitia pelatihan penyelenggaraan pelatihan penanggulangn pencemaran laut mengatakan, kegiatan tersebut segera dilaksanakan. "Pelatihan ini akan digelar di Manila Bay, Filipina. Eksekutif ada juga yang akan disertakan termasuk Pak Wali Kota," ujar Kaloh, kemarin.

Menurut Kaloh, agenda tersebut merupakan tindak lanjut rapat pertemuan yang dilaksanakan di Nalendra Hotel medio Maret lalu. "Saya sebagai panitia tentunya mempersiapkan semua yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Pihak Adpel dan yang terkait lainnya sudah mempersiapkan diri juga," ujarnya.(emp/ddt/adv) sumber: www.manadopost.co.id

Uji Publik Perpanjangan Waktu Penataan Ulang Menara Telekomunikasi Bersama Antisipasi Terhadap Kondisi Persengketaan Hukum Yang Tidak Diinginkan

Siaran Pers No. 30/PIH/KOMINFO/4/2011 tentang Uji Publik Perpanjangan Waktu Penataan Ulang Menara Telekomunikasi Bersama Antisipasi Terhadap Kondisi Persengketaan Hukum Yang Tidak Diinginkan.

Tanggal 30 Maret 2011 beberapa hari yang lalu sesungguhnya merupakan batas waktu akhir bagi masa transisi dan peralihan pembangunan dan atau penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

Ketentuan yang mengatur batas waktu tersebut terdapat pada Pasal 28 dari Peraturan Bersama tersebut yang menyebutkan: (1) Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 tahun terhitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan; (2). Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini; (3). Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan / atau rencana detil tata ruang wilayah kabupaten / kota dan propinsi DKI Jakarta dan / atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa penerapan Peraturan Bersama di berbagai daerah masih menemui sejumlah kendala yang sangat signifikan, yaitu di antaranya adalah masih banyak Pemda yang mempertanyakan kekuatan hukum Peraturan Bersama tersebut, dan juga cukup banyak Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan Peraturan Bersama tersebut, yaitu antara lain:

1. Ada Pemda yang menghendaki agar penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan tower provider yang ditunjuk Pemkab/ Pemda.
2. Banyak daerah menetapkan IMB berjangka waktu secara berulang untuk kurun waktu tertentu.
3. Ada Pemda yang menerapkan izin gangguan / HO untuk semua menara dan berbatas waktu.
4. Ada Pemda yang menerapkan IMB tersendiri untuk antena di atas gedung walaupun tingginya hanya 6 meter.
5. Penetapan Cellplan dengan resiko menara existing berpotensi dirobohkan.
6. Zona ditetapkan Pemkab / Pemkot tanpa sepenuhnya mempertimbangkan aspek terjaganya pelayanan telekomunikasi.
7. Adanya sejumlah izin dan pungutan lain terhadap menara selain IMB (izin prinsip, izin operasional dan lain sebagainya) tanpa mengacu pada undang undang yang berlaku.
8. Khusus point 7 tersebut di atas, di antaranya cukup banyak Pemda yang mengacu pada UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemda yang berwenang untuk mengenakan Retribusi Pengendalian Menara dengan tarif paling tinggi 2% dari NJOP Menara:
   
   1. Dari 524 Pemkab dan Pemkot di Indonesia terdapat 13 Pemda yang langsung menerapkan 2% dari NJOP Menara dan sekitar 50 Pemda yang sedang dalam proses pembuatan Perda retribusi pengendalian menara dan cenderung langsung menerapkan 2% dari NJOP Menara;
   2. Retribusi Pengendalian Menara termasuk Retribusi Jasa Umum maka besaran tarif retribusi harus sesuai dengan timbal jasa yang dilakukan Pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menara;
   3. Beberapa daerah menerapkan NJOP sangat tinggi sampai dilakukan koordinasi dengan kantor Pajak setempat untuk mengevaluasi nilai NJOP yang sesuai dengan daerahnya.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Kominfo dari ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia), maka ATSI pada tanggal 21 Maret 2011 telah mengadakan rapat pembahasan yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kominfo, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretariat Negara dan ATSI, yang menyepakati bahwa untuk solusi awal dilakukan perubahan atas ketentuan peralihan dalam Peraturan Bersama yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian bagi penyedia menara. Selanjutnya secara bertahap akan dikaji lebih lanjut perihal kemungkinan mengubah Peraturan Bersama ini menjadi Peraturan Presiden atau hanya melakukan revisi dengan menambahkan materi dalam Peraturan Bersama. Di samping itu selain mendengarkan laporan dari ATSI, Kementerian Kominfo secara independen juga akan berkomunikasi secara intensif dengan sejumlah Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dicarilkan solusi yang lebih baik.

Dasar kesepakatan dan pertimbangan utama dari perubahan atas ketentuan peralihan dalam Peraturan Bersama Menara Telekomunikasi adalah untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan terhentinya pelayanan telekomunikasi seandainya masa peralihan tersebut tetap berakhir pada tanggal 30 Maret 2011. Pertemuan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terikat dengan Peraturan Bersama tersebut dilanjutkan pada tanggal 25 Maret 2011 yang telah menghasilkan rancangan perubahan Peraturan Bersama Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir. ATSI pada dasarnya sesungguhnya menghendaki agar Peraturan Bersama tersebut ditingkatkan levelnya pada Peraturan Presiden. Akan tetapi, mempertimbangkan urgeninya, Kementerian Kominfo dan berbagai instansi pemerintah menganggap cukup masih setingkat Peraturan Bersama. Hanya saja, searah dengan berjalannya waktu, tidak tertutup kemungkinan nantinya ditingkatkan status regulasinya setelah adanya kajian akademik yang komprehensif dan urgensinya yang sangat signifikan.

Point penting yang menjadi ketentuan yang diusulkan untuk dirubah dalam Rancangan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi adalah pada Pasal 28, yang secara lengkap menyebutkan: Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lambat tanggal 31 Desember 2012 .

Oleh karena itu, bagi tujuan kesempurnaan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bersama ini, maka Kementerian Kominfo melalui Siaran Pers ini mengadakan uji publik dengan harapan agar berbagai pihak yang berkepentingan (baik penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara telekomunikasi dan termasuk pihak Pemda sekalipun) untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan Bersama ini. Uji publik ini mulai diadakan sejak tanggal 5 April 2011 ini s/d. 12 April 2011, dan seperti biasanya apaun bentuk, konten dan substansi tanggapannya dapat dikirimkan secara resmi ke alamat email: gatot_b@postel.go.id dan ditembuskan ke alamat email: bertiana@postel.go.id dan dhani@ymail.com . (sumber: www.depkominfo.go.id)

Persiapan ke Philipina, Adpel Gelar Workshop Marpolex II

Ilustrasi: Ikan Keracunan Minyak

Administrator Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara kembali menggelar Workshop mengenai Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak. Acara tersebut sebagai persiapan kontingen Indonesia pada Marine Polution Exercise - MARPOLEX- 2011 di Manila Bay, Philipina pada tanggal 4-6 Mei 2011.Acara yang digelar selama dua hari, yakni pada tanggal 5-6 April tersebut bertempat di Hotel Nalendra Bitung.

Adpel Bitung, Asmari, SH, MM membuka Workshop MARPOLEX II, yang dihadiri instansi terkait. Asmari berharap para peserta serius mengikuti workshop,” Acara ini penting dan strategis bagi kita semua, “kata Asmari.

“Jika terjadi tumpahan minyak di perairan Bitung,seluruh pihak diharapkan mampu menangani serta mengatasinya,” tambahnya. (*) www.bitungnews.com

Pencanangan Gerakan Sentuh Tanah di Lembeh Utara

Pencanangan Gerakan Sentuh Tanah terus dilakukan Pemerintah Kota Bitung. Setelah sebelumnya Kecamatan Matuari, Ranowulu dan Lembeh Selatan, kini giliran Kecamatan Lembeh Utara melakukan hal serupa. Adalah Wakil Walikota Bitung M. J. Lomban, SE, MSi yang mewakili Pemkot Bitung yang 'meresmikan' program gerakan sentuh tanah di Kecamatan Lembeh Utara, Senin, 4 April 2011. Dengan menggunakan mobil dinas DB 5 C,  Wakil Walikota yang didampingi isteri Dra. Ny. Khouni Lomban-Rawung, Kepala Dinas Pertanian Drs. Zulkifli Zulhadji, Camat Lembeh Selatan Forsman Dandel, S.Sos  menyusuri jalan dari Kelurahan Papusungan menuju Kelurahan Pintu Kota. Ini merupakan kali pertama mobil dinas DB 5 C menyusuri jalan sepanjang Papusungan-Pintu Kota. Sampai di Pintu Kota, rombongan diterima Camat Lembeh Utara Franky Ladi, SSTP. Wakil Walikota dalam sambutannya mewakili Walikota Bitung mengatakan bahwa program gerakan sentuh tanah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Program ini harus kita galakkan, supaya dapat memberi kesejahteraan pada masyarakat yaitu menekan biaya hidup sehari-hari", kata Lomban. Wakil Walikota bersama dengan Dra. Ny. Khouni Lomban-Rawung, Kadis Pertanian dan Camat Lembeh Utara kemudian melakukan penanaman Cabe Lembeh yaitu tanaman cabe asli dari Pulau Lembeh yang sangat terkenal karena pedasnya. Pada kesempatan itu, Wawali menyerahkan bibit jagung kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kelurahan Pintu Kota. Pencanangan gerakan sentuh tanah ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Palang Merah Indonesia Kota Bitung kepada korban bencana tanah longsor di Kelurahan Mawali. Bantuan berupa peralatan rumah tangga dan alat-alat dapur ini diserahkan oleh Dra. Ny. Khouni Lomban-Rawung, MSi yang juga Ketua PMI Kota Bitung. www.bitungkota.go.id

Tak Termasuk Daerah Terpencil, Bitung dan Manado akan Miliki Rumah Pintar

Pemberdayaan pendidikan harus dilakukan pada semua jenjang usia terlebih pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak merupakan masa yang paling potensial untuk membangun potensi manusia.
Data statistik menunjukkan jumlah anak di Indonesia usia 0-10 tahun sebanyak 28 juta jiwa. Dan baru 7 % tersentuh oleh pendidikan dan sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan.

Meskipun kota Bitung dan Manado bukan tergolong daerah terpencil namun 2 kota yang berada di provinsi Sulawesi Utara tersebut dipastikan akan dibangun rumah pintar.
Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Bitung, Ny Josephien Sondakh Taroreh, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta Dra Khouni Lomban Rawung M.Si, yang saat ini berada di Jakarta dalam rangka menghadiri peluncuran program Indonesia pintar yang digagas oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).

“Bantuan ini sebagai kepedulian SIKIB dalam meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi anak – anak,” ujar Taroreh. ” Di Sulut hanya dua daerah yang mendapatkan bantuan fasilitas tersebut, yakni kota Bitung dan kota Manado,” tambahnya.

Sementara itu, walikota Bitung Hanny Sondakh berjanji akan menyediakan lahan untuk rumah pintar. ” Pemda kota Bitung akan menyiapkan lahan yang tepat bagi rumah pintar,”kata Sondakh.(*) www.bitungnews.com