Pemerintah Kota Bitung patut berbangga menjadi salah satu kota dari empat kota bersama dengan Kabupaten Minahasa, Sangihe dan Kota Manado bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipilih Canadian Internasional Development Agensy (CIDA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diwujudkan sebagai kota dengan pelayanan publik yang efisien, adil dan transparan demi upaya pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik dengan tujuan mendorong tumbuhnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai layanan publik. Proyek yang didanai oleh CIDA ini bekerjasama dengan Pemerintah RI.
Wakil Walikota Max Lomban SE Msi yang mewakili Walikota, Rabu (28/09/11) kemarin menandatangani kesepakatan teknis STA (Subsidiary Technical Arangement) yaitu dokumen yang dirancang oleh CIDA SIPS dan pemerintah daerah yang terlibat yang intinya, mendukung terbentuknya serta perbaikan Pelayanan Satu Pintu (One Stop Services/OSS) untuk setiap perijinan dan pelayanan pemerintahan lainnya, mendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk penerbitan KTP serta pelayanan kependudukan lainnya. “Program ini juga mendukung terbentuknya Sistem dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, adil dan efisien,” kata Lomban. Pada acara itu penandatangan yang dibuka oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang itu, pihak CIDA diwakili oleh Charles Parker sebagai Head of Aid CIDA, sementara Wakil Walikota Bitung didampingi Ketua DPRD Santy Luntungan, ST, Inspektur Drs. A.P. Katuuk, Kadis Capil Drs. Wellem Muaya dan Kaban Perijinan Pelayanan Terpadu Jimmy Tangkudung, SE.
Lomban yang membawakan sambutan dari pemkot Bitung mengucapkan terima kasih kepada CIDA yang telah memilih Kota Bitung sehingga mendapatkan bantuan pendampingan teknis dari CIDA dalam menyelenggarakan pelayanan publik. "Pemerintah Kota Bitung bersyukur telah berhasil ditetapkan setelah melalui seleksi yang ketat dari 15 kab/kota di Sulut menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan ini," kata Lomban. Diapun melanjutkan kalau pemkot Bitung akan berupaya mendukung sepenuhnya program ini demi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembenahan pelayanan publik yang baik. Usai acara tersebut dilanjutkan dengan rapat evaluasi supervisi peningkatan pelayanan publik dengan pembicara utama Wakil Ketua KPK M. Jassin, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, Asisten Deputi Menpan Drs. Ferdinand Mewengkang, Head of Aid CIDA Charles Parker dan Project Director CIDA SIPS Peter F. Walton.(RD) Bitungtimes.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar