Wujud komitmen terhadap kedaulatan pangan, pemerintah Kota Bitung menandatangani memorandum of understanding (MoU) mengenai upaya peningkatan produksi padi, Sabtu (16/10/2011).
Sebagai penandatangan, Wali Kota Bitung Hanny Sondakh mewakili masyarakat Bitung menunjukan dukungan penuh program kesuksesan Swasembada pangan di hadapan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Direktur Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan.
Pelaksanaan MOU peningkatan produksi padi dilakukan di kantor Gubernur Sulut, disaksikan langsung S H Sarundajang sebagai Gubernur dan Direktur Budidaya Tanaman Pangan Rahmat Pinem dari Dirjen Tanaman Pangan serta 14 kepala daerah kabupaten kota se- Sulut.
Melalui rilis dari Humas Pemko Bitung, Hanny Sondakh menuturkan, kegiatan
penandatanganan MOU memiliki tujuan dibidang persoalan kebutuhan pangan.
"Menunjang program Sulut Swasembada Beras tahun 2012 dan program Pemerintah Pusat Surplus Beras Nasional 10 juta ton pada tahun 2014," ujarnya.
Di kesempatannya, Rahmat Pinem pun dalam sambutannya menjelaskan, dukungan dari pemerintah daerah atas program Swasembada beras sangatlah berarti.
"Sangat berterimakasih kepada Pemerintah Sulut karena konsisten menunjang program surplus beras nasional," ungkapnya.
Sedangkan, Sarundajang dalam sambutannya pun menuturkan, momentum penadatanganan bagian wujud komitmen dan keseriusan untuk fokus mencapai target.
"Ini sangat penting dalam mengantisipasi permasalahan pangan yang ada," tegasnya.
Sarundajang menambahkan, harapannya para bupati dan walikota yang telah menandatangani MoU berarti telah komit untuk mencapai Swasembada, jangan sampai tidak capai. "Beras targetnya 700 ribu ton untuk Sulut tidak hanya untuk tahun 2012 tetapi dan seterusnya," urainya.
Sebelum acara penandatanganan ini, Hanny Sondakh memanfaatkan waktu bersama kepala daerah lainnya menggelar rapat koordinasi pembahasan produksi peningkatan beras dan permasalahannya.
Menanggapi hal ini, mendapat tanggapan dari Jongfajar Klub, sebuah komunitas diskusi bebas dan kritis serta bertanggungjawab. Melalui Public Relation Jongfajar Klub, Sri Yuriza menegaskan, daerah Bitung yang disuguhkan kekayaan alam melimah ruah harusnya mampu sedia dan menjaga mutu pangan. "Kuncinya ada di tiap-tiap kepala keluarga. Ini yang harus perlu disadari," ujarnya.
Swasembada beras bukanlah jalan utama menjaga kedaulatan pangan di Bitung. Karena itu, kata Sri, harus ada
program diversifikasi pangan. "Mesti terus digalakkan mengingat beranekaragamnya makanan-makanan tradisional," katanya.
Menurutnya, kejadian di Orde Baru jangan sampai terulang kembali. Seolah makanan beras menjadi program unggulan nasional dan jadi seperti hal kewajiban yang utama. "Padahal kita punya Umbi-umbian, sagu, jagung," urainya.
Sebagai langkah tepat, pemerintah daerah sendiri pun harus dapat mendukung bagi terjaminnya ketersediaan sumber pembiayaan bagi pertanian dan membangun industri pertanian. "Mampu ciptakan iklim agrobisnis yang aman, nyaman, tidak koruptif," tegasnya. TribunManado.com
Sebagai penandatangan, Wali Kota Bitung Hanny Sondakh mewakili masyarakat Bitung menunjukan dukungan penuh program kesuksesan Swasembada pangan di hadapan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Direktur Jendral (Dirjen) Tanaman Pangan.
Pelaksanaan MOU peningkatan produksi padi dilakukan di kantor Gubernur Sulut, disaksikan langsung S H Sarundajang sebagai Gubernur dan Direktur Budidaya Tanaman Pangan Rahmat Pinem dari Dirjen Tanaman Pangan serta 14 kepala daerah kabupaten kota se- Sulut.
Melalui rilis dari Humas Pemko Bitung, Hanny Sondakh menuturkan, kegiatan
penandatanganan MOU memiliki tujuan dibidang persoalan kebutuhan pangan.
"Menunjang program Sulut Swasembada Beras tahun 2012 dan program Pemerintah Pusat Surplus Beras Nasional 10 juta ton pada tahun 2014," ujarnya.
Di kesempatannya, Rahmat Pinem pun dalam sambutannya menjelaskan, dukungan dari pemerintah daerah atas program Swasembada beras sangatlah berarti.
"Sangat berterimakasih kepada Pemerintah Sulut karena konsisten menunjang program surplus beras nasional," ungkapnya.
Sedangkan, Sarundajang dalam sambutannya pun menuturkan, momentum penadatanganan bagian wujud komitmen dan keseriusan untuk fokus mencapai target.
"Ini sangat penting dalam mengantisipasi permasalahan pangan yang ada," tegasnya.
Sarundajang menambahkan, harapannya para bupati dan walikota yang telah menandatangani MoU berarti telah komit untuk mencapai Swasembada, jangan sampai tidak capai. "Beras targetnya 700 ribu ton untuk Sulut tidak hanya untuk tahun 2012 tetapi dan seterusnya," urainya.
Sebelum acara penandatanganan ini, Hanny Sondakh memanfaatkan waktu bersama kepala daerah lainnya menggelar rapat koordinasi pembahasan produksi peningkatan beras dan permasalahannya.
Menanggapi hal ini, mendapat tanggapan dari Jongfajar Klub, sebuah komunitas diskusi bebas dan kritis serta bertanggungjawab. Melalui Public Relation Jongfajar Klub, Sri Yuriza menegaskan, daerah Bitung yang disuguhkan kekayaan alam melimah ruah harusnya mampu sedia dan menjaga mutu pangan. "Kuncinya ada di tiap-tiap kepala keluarga. Ini yang harus perlu disadari," ujarnya.
Swasembada beras bukanlah jalan utama menjaga kedaulatan pangan di Bitung. Karena itu, kata Sri, harus ada
program diversifikasi pangan. "Mesti terus digalakkan mengingat beranekaragamnya makanan-makanan tradisional," katanya.
Menurutnya, kejadian di Orde Baru jangan sampai terulang kembali. Seolah makanan beras menjadi program unggulan nasional dan jadi seperti hal kewajiban yang utama. "Padahal kita punya Umbi-umbian, sagu, jagung," urainya.
Sebagai langkah tepat, pemerintah daerah sendiri pun harus dapat mendukung bagi terjaminnya ketersediaan sumber pembiayaan bagi pertanian dan membangun industri pertanian. "Mampu ciptakan iklim agrobisnis yang aman, nyaman, tidak koruptif," tegasnya. TribunManado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar