BITUNG-Terkait permasalahan listrik nasional, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak agar PLN dapat memperbaiki meperluas
jaringan distribusi interkoneksi untuk mengatasi permasalahan listrik dan
memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik di semua daerah hingga yang
terpencil. Selain itu PLN didesak agar mengikutsertakan pemerintah dalam
penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik agar pembangunan
ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“PLN diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar
bersama-sama memberi pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung proyek
ketenagalistrikan, membantu penyelesaian perijinan yang diperlukan dalam proyek
pembangkit dan transmisi dan membangun sarana dan infrastruktur pendukung untuk
ketenagalistrikan,” ujar Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri, usai
mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pengembangan sistim kelistrikan
regional yang diselengarakan Komite II
DPD RI, bertempat Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta,
Rabu (25/5).
Mantiri berkesimpulan tentang RDP tersebut dimana Tingkat
Rasio Elektrifikas kelistrikan Kota Bitung mencapai 78,1%, sedangkan kendala
Pembangunan Pembangkit Listrik terbentur pada Proses perizinan, lokasi
pembangunan tidak sesuai dengan RTRW dan pembebasan lahan.
“Tentunya kami segera mengkaji dan menindaklanjuti arahan
Komite II DPD RI dimana hal ini merupakan desakan agar PLN bekerjasama dengan
pemerintah guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat,”
ungkap Mantiri.
Ia menambahkan bahwa GM PLN sulutenggo telah meyatakan
kesiapan dalam mendunkung IHP dan KEK Bitung, dimana mereka telah membangun
Pembangkit tenaga listrik dan sudah dibuat gardu listrik dengan daya 30MVA. manadoline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar