Bappenas Diskusikan Kajian Kedudukan dan Mekanisme Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia menggelar diskusi terbatas tentang kajian kedudukan dan mekanisme kerja pemangku jabatan fungsi perencana pusat dan daerah di BPU kantor Walikota Bitung, Selasa (29/11). Tujuan diskusi ini menurut Kepala Bappeda Kota Bitung, James Rompas yang bertindak sebagai moderator, untuk memaksimalkan potensi dan kualitas dari para pemegang jabatan fungsional perencana di lingkup Pemkot Bitung.

Diskusi ini menampilkan pembicara DR Muspika DEA sebagai ketua Asosiasi Perencana Pemerintahan Indonesia dan juga Pusbindiklatren yang dihadiri sejumlah SKPD teknis bidang pemerintahan dan kepegawaian. “Mencermati perkembangan yang ada dewasa ini terkait dengan penyelenggaraan program pembangunan diberbagai sektor maka disadari bahwa, perlunya melakukan evaluasi sekaligus koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap kedudukan dan mekanisme kerja para pemangku jabatan fungsional perencana di instansi pusat dan daerah,” jelas Muspika.

Hal ini dimaksudkan Muspika, agar dapat memaksimalkan potensi dan kualitas dari para pemegang jabatan fungsional perencana yang notabene adalah PNS yang senantiasa melaksanakan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. “Meelalui forum ini kami berharap akan mendapatkan kajian yang tepat dan melahirkan pemikiran positif yang mampu mengarahkan opini dan presepsi dari para PNS yang ada di jajaran Pemkot Bitung, termasuk didalamnya para pejabat fungsional perencana,” katanya.

Ia sendiri berharap, hasil dari pertemuan ini dapat ditindaklanjuti bersama untuk lebih mengapresiasi kedudukan dan jabatan fungsional perencana pembangunan daerah sebagai pilihan karir yang penting dan strategis. Yang membutuhkan personal yang lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi, serta mampu menyumbangkan segenap sumber daya yang dimilikinya dalam menunaikan tugas sehingga dapat mempercepat tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Mendukung percepatan dan perluasan pembangunan yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta mempercepat dan meningkatkan kinerja di berbagai bidang pembangunan,” katanya lagi.(en) BeritaManado.com