BITUNG - Seiring munculnya dampak
moratorium oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, pada segi ekonomi dan
sosial, ternyata mendapatkan perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang
Maritim dan Sumber Daya RI. Hal ini terungkap dalam keterangan Wakil Walikota
Bitung, Ir. Maurits Mantiri, usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan sistem Logistik di Kawasan Timur
Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya RI, di
Ruang Rapat WOC, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (3/5).
Mantiri
menjelaskan,dirinya juga berkesempatan memaparkan tentang kondisi terkini yang
dialami masyarakat Kota Bitung pasca Moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sebut saja merosotnya pertumbuhan ekonomi Kota Bitung, serta meningkatnya angka
pengangguran akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan yang bergerak di
Industri perikanan. ”Saat ini yang terjadi di Bitung adalah perlambatan
pertumbuhan ekonomi karena masalah moratorium tadi, ini menjadi pekerjaan rumah
bagi Pemerintah kota Bitung, yang terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat untuk sama-sama mencari solusi dari masalah ini,” ujarnya.
Mantiri yang didampingi
Kepala BAPPEDA Kota Bitung, Albert Sarese, mengatakan meningkatnya angka kemiskinan
di Sulut dikarenakan dua faktor, pertama masalah gagal panen (pangan) dan kedua
adalah lumpuhnya sektor perikanan di Bitung. Namun dirinya berterima kasih
kepada Pemerintah Provinsi Sulut, dalam hal ini Gubernur Sulut yang terus
memperjuangkan hal ini khususnya masalah perikanan di Bitung, sehingga beberapa
waktu lalu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah datang ke Bitung untuk melihat
langsung perkembangan industri perikanan yang relatif menurun.
Menanggapi keluhan
Pemkot Bitung ini, Asisten Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya
RI, Arief Rahman, berjanji akan berjuang bersama Pemkot Bitung untuk
menyelesaikan masalah tersebut.”Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah
Pusat telah menyiapkan aturan yang dalam waktu dekat ini akan disahkan, agar
kota Bitung mendapat pengecualian tentang moratorium menteri perikanan,”
jelasnya.
Rahmana juga menghimbau
agar Pemerintah Kota Bitung menyampaikan permasalahan ini secara langsung
kepada Deputi Infrastruktur yang rencananya akan mengunjungi Bitung pada (4/5),
dengan mempersiapkan data-data perkembangan pertumbuhan ekonomi sampai
menurunnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan moratorium tersebut dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir. ”Sehingga akan ada tindak lanjut dari permasalahan
tersebut yang menjadi dasar untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. manadoexpress.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar