Perombakan menteri pada kabinet Jokowi kemarin, ternyata
bakalan memberikan angin segar bagi para tenaga honor, khususnya para guru
honor. Pasalnya, Muhadjar Effendi yang baru saja dilantik sebagai Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam keterangannya di Istana Negara,
memberikan
penekanan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honor dan
mengembalikan anak-anak usia sekolah putus sekolah untuk bersekolah.
Contoh kasus yang ditemui di Kota Bitung saja, SD GMIM 1
Aertembaga sebagai sampel, guru honor Roslien Pongoh ternyata sudah 14 tahun
mengajar. Begitupun dengan Irene Sakaw yang sudah 10 tahun mengajar. Kepsek SD
GMIM 1 Aertembaga, Jeane Wenas, saat dikonfirmasi mengakui pembayaran honor
Rp.1 juta/bulan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi untuk peningkatan
kompetensi yang bersangkutan.
Sampel lainnya adalah SDN Inpres 6/80 Wangurer, yang
memiliki 4 tenaga honor. Sayangnya, Seska Kumaat selaku guru honor selama 13
tahun belakangan, hanya dihargai sebesar Rp 1,6 juta/bulan. Hal mana diakui
oleh Kepseknya, Adelifde Mongi.
Kondisi yang sama juga masih berlangsung pada tingkat
sekolah menengah pertama. Sebagai sekolah rujukan yang mendapat juara I
pengelolaan dana BOS tingkat Sulawesi Utara, SMPN 1 Bitung mempunyai 7 tenaga
honorer. Sayangnya, Kepala SMPN 1 Bitung Rextuti Ramoh, dalam keterangannya
kepada wartawan, menjelaskan masing-masing tenaga honor itu hanya dihargai
masing-masing Rp.1,5 juta/bulan.
Penyakit yang sama juga berlangsung pada pendidikan
tingkat atas. SMA Kristen Tumou Tou Girian, masih memiliki 5 tenaga honor.
Dimana Rendy Malonda, merupakan pengajar dengan masa mengajar terlama yakni 8
tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala SMA Kristen Tumou Tou Girian, Aneta
Pogalin, bahwa yang bersangkutan dihargai sesuai jumlah jam mengajar dalam
sebuah kelas.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait kondisi ini, Kamis
(28/7), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Ferdinand
Tangkudung,SPI,MSI, mengatakan kesejahteraan guru honor sangat bervariasi pada
masing-masing sekolah, baik negeri maupun swasta. Dimana, nominalnya
disesuaikan dengan kemampuan dana BOS sekolah dimaksud.
Menurutnya, Pemkot Bitung sedang melakukan perhitungan
penambahan insentif secara bertahap honorer dari tingkat TK, SD sampai Sekolah
Menengah, agar diakomodir lewat APBD.
Lebih jauh Tangkudung memintakan 1126 guru honor se-kota Bitung dari
tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, TK, SD, SMP, SMA/SMK sederajat bisa
dijangkau oleh Mendikbud baru, karena 5 tahun moratorium CPNS termasuk
kebutuhan guru PNS, tidak terisi. ”Padahal banyak guru yang telah menjalani
masa pensiun, mutasi dan meninggal,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar