Dampak
moratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dialami pelaku usaha
dan pekerja di sektor perikanan Bitung kembali mendapat perhatian dari
pemerintah pusat.
Sebelumnya
wakil Presiden Jusuf Kalla menyambangi dan menanyakan sejauh mana dampaknya
serta memberikan
solusi.
Rabu
(4/5) kemarin giliran Kemeko Maritim dan Sumberdaya melalui Deputi III
Koordinasi dan Sumberdaya Infrastruktur Dr Ir Ridwan Djamaludin M.Sc
menyambangi Kantor Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Kementrian
Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap di Kompleks
Pelabuhan Perikanan Samudera Kelurahan Aertembaga 1 Kecamatan Aertembaga, PT
Sinar Pure Food Internasional, Terminal Petikemas Bitung (TPB) dan PT Delta
Pasifiic Indotuna untuk mendengar langsung dampak dari moratorium.
"Mengenai
moratorium belum ada wacanana untuk di cabut, hanya saja ada upaya dan jalan
keluar terus dilakukan," ujar Ridwan saat diwawancarai di TPB, Rabu (4/5)
kemarin.
Dijelaskannya
pemerintah tetap akan berusaha untuk melakukan perbaikan dari dampak yang
terjadi pasca moratorium, seperti karyawan yang di rumahkan dan pasokan bahan
baku yang kurang untuk unit pengolahan ikan di Bitung.
"Hasil
kunjungan saya ke Bitung akan disampaikan langsung ke ibu Menteri susi dan
Kemenko Maritim untuk dicarikan jalan keluar. Karena para menteri sudah tau
solusi jangka panjang, jangan hanya jangka pendek terus solusinya," kata
dia.
Maurits
Mantiri wakil wali kota Bitung dalam aduannya kepada Ridwan mengaku produk
perikanan di Bitung terjadi kekeurangan bahan baku pasca kebijakan moratorium.
"Pelaku
penangkap memang ada yang nakal, ada juga yang tidak. Nah kondisi ini oleh
kementrian Kelautan dan perikanan (KKP) jangan pukul semua cari lah yang nakal
ibarat mencari tikus di dalam rumah jangan bakar rumahnya," keluh Mantiri.
Kota
Bitung pasca Moratorium menteri Kelautan dan Perikanan yang berlangsung lama
berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi kota Bitung dan meningkatnya
angka pengangguran akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan yang bergerak
di Industri perikanan. Menurutnya kondisi perikanan yang terjadi di Bitung
mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena masalah moratorium. Hal
ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Pemerintah kota Bitung, yang terus
bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama
mencari solusi dari masalah.
"Faktor
lainnya meningkatnya angka kemiskinan di Sulut dikarenakan dua faktor, pertama
masalah gagal panen (pangan) dan kedua adalah lumpuhnya sektor perikanan di
Bitung, namun dirinya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulut dalam
hal ini Gubernur Sulut yang terus memperjuangkan hal ini khususnya masalah
perikanan di Bitung, sehingga beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
telah datang ke Bitung untuk melihat langsung perkembangan industri perikanan
yang relatif menurun," tukasnya.
sumber:manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar