Lembaga
swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi rakyat (Lira) Kota Bitung melalui
pentolannya Sanny Kakauhe mendesak kepada pemerintah Kota Bitung dan Pemprov
Sulut untuk memperhatikan anggaran pelaksanaan Pilkada Bitung. Dengan kondisi
dana yang masih kurang butuh peran penting kedua pihak baik walikota dan
gubernur Sulut dalam mengatur sharing dana.
"Saya
memprediksikan jika dalam waktu dekat ini anggaran itu teRpenuhi, dipastikan
pilkada pemilihan gubernur dan wali kota Bitung pada Desember 2015 akan
tertunda," tutur Sanny kepada Tribun Manado Minggu (19/4/2015). Menurutnya
sangatlah tidak beralasan jika pilkada harus tertunda dari jadwal yang sudah
ditetapkan, karena walikota Bitung dan ketua DPRD Bitung telah melayangkan
surat ke kemendageri. "Dalam surat itu tertera bahwa pilkada di Bitung
dapat di laksanakan pada tahun 2015," tukasnya.
Terpisah
Hanny Sondakh Wali Kota Bitung menguraikan anggaran yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Pilkada di Bitung dari Panwas Rp 5,6 miliar, kepolisian Rp 3 miliar
dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 19 miliar sedangka pemerintah daerah hanya
memiliki Rp 7 miliar. "Kami tetap optimis Pilkada bisa dilaksanakan pada 9
Desember 2015 nanti. Sehingga kami akan minta tolong kepada gubernur untuk
melakukan bantuan dana sharing dan telah menyurat untuk itu," tutur
Sondakh.
Hingga
kini Pemko Bitung sedang menunggu jawaban berapa besar dana sharing yang akan
diberikan Pemprov Sulut sembari berharap dana itu cepat turun dalam wakti
dekat, sembari pemko Bitung terus melakukan daya dan upaya lainnya untuk
memenuhi dana pelaksanaan pilkada. "Kami berusaha menggali potensi pendapatan
asli daerah (PAD), barusan Rp 1,6 baru kami terima, sebelum akhir bulan ini
pasti akan naik kita berdoa saja," Sondakh menandaskan. sumber:manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar