Hal itu diungkapkan Gubernur SH Sarundajang kepada Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Sulut, Senin (23/2).
Bertempat di Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado, Mapanget, Sarundajang memaparkan kondisi wilayah Sulut saat ini.
Kata dia, 80 persen wilayah Sulut adalah laut. Dengan wilayah laut yang cukup besar itu, pencurian ikan oleh nelayan asing masih sering terjadi. Pemerintah dan pihak keamanan tak jarang sulit mengamankan wilayah, terutama di kawasan kepulauan.
Yang menjadi persoalan, kata Sarundajang, operasi untuk mengamankan wilayah tersebut terkendala oleh pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal-kapal pengaman.
"Dari tiga daerah kabupaten kepulauan, hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu Kabupaten Sangihe. Sedangkan Talaud dan Sitaro belum memilikinya. Padahal kami sudah berupaya minta perhatian Pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten ini," ungkapnya.
Selain persoalan pengamanan wilayah laut, Sarundajang juga memaparkan potensi Bitung yang sebentar lagi menjadi kawasan khusus ekonomi (KEK). Program tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional. Pembangunannya pun sudah menarik investor dari Tiongkok yang ingin terlibat dengan menanamkan modalnya.
Tak hanya persoalan kelautan, Sarundajang juga memaparkan rencana penambahan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi. Kata dia, pemerintah pusat telah menyetujui penambahan 300 meter landasan pacu sehingga menjadi 3.000 meter.
Ketua Komisi IV DPR RI Eddy Prabowo mengungkapkan, pihaknya akan turut mendukung sejumlah program pembangunan di Sulut, terutama terkait bidang kerja komisi yakni kelautan, perikanan, perkebunan, dan badan urusan logistik.
Kata Prabowo, kunjungan tim Komisi IV ke Sulut pada dasarnya untuk saling memberi masukan. "Kami sengaja datang ke sini untuk membatu berbagai infrastruktur, karena Sulut merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis serta merupakan salah satu daerah kepulauan dan perbatasan", jelasnya di hadapat para pejabat pemprov.
Dia berharap, setelah disahkan jadi APBN 2015, dana APBN yang masuk ke-Sulut, diharapkan dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. "Selain Manado, kami juga akan menyerap aspirasi rakyat di Bitung, Tomohon, Tandano, serta akan melihat Bunaken," katanya.
Sebelumnya pada Minggu (22/2) sekitar pukul 15.30 di tempat yang sama, Gubernur Sarundajang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Adminsitrasi Umum serta para pejabat eselon II menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.tribunmanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar