PAW Honandar Diwarnai Isu 'Mahar'

Kursi pimpinan DPRD Kota Bitung praktis kosong sejak ditinggalkan Hengky Honandar dan Maurit Mantiri Oktober 2015. Keduanya maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Kurun Oktober 2015 hingga Maret 2016, dua kursi wakil ketua kosong. Laurensius Supit kerja 'paksa' memimpin lembaga wakil rakyat. Ko Je, sapaan akrab Ketua DPRD Bitung, harus menjalani penyembuhan di negeri jiran Malaysia.

"Saya sudah berkali-kali mengusulkan kepada sekretariat agar cepat memproses pergantian dua kursi wakil ketua DPRD Bitung. Kalau bisa secepatnya ada yang mengisi posisi itu," kata Ko Je di ruang kerjanya Selasa (22/3).

Pengusaha yang terjun di dunia politik tak segan mengeluhkan betapa sulitnya memimpin 28 anggota bahkan nyaris tidak mampu. Dia memberikan contoh kalau dia sedang sakit tidak ada yang bisa memimpin. "Sangat sulit kalau hanya seorang pemimpin," katanya.

Bahkan dari hasil pemeriksaan dokter di Malaysia menunjukan Ketua DPRD sudah memiliki kelemahan jantung sehingga membutuhkan istirahat lama. "Sekarang saja saya sudah tidak merokok dan makan mulai diatur," jelasnya. Mengenai pergantian antar waktu (PAW) atas Honandar dan Mantiri informasi yang dia terima tinggal Partai Demokrat yang belum ajukan nama. Sementara PDI Perjuangan sudah ada rumor pengganti Mantiri adalah Joel Jerry Lengkong.

Partai Demokrat Bitung yang sedang bersiap untuk mencari pengganti Honandar dirundung kabar tak sedap. Ada 'mahar' bagi para anggota DPRD Bitung yang akan duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Bitung.

Empat nama dari DPC Partai Demokrat masing-masing Ronny Boham, Habrianto Achmad, Frangky Julianto dan Yulita Takalamingan disebut-sebut bakal bersaing menduduki kursi terhormat di DPRD Bitung tentunya harus menyiapkan 'mahar' untuk kepada pimpinan DPC Partai Demokrat Bitung.

"Mahar ini berupa uang tentunya, untuk memuluskan langkah empat calon ini merebut wakil ketua DPRD Bitung lewat penerbitan SK dari DPD dan DPP," kata sumber di internal Demokrat Bitung, Selasa (22/3).

Sumber yang minta namanya dirahasiakan jumlah 'mahar' berkisar ratusan juta rupiah dan belakangan dari empat nama calon yang telah diusulkan, hanya dua calon yang menyerahkan 'mahar'.

Hanny Ruru, Ketua DPC Partai Demokrat Bitung membantah kabar adanya 'mahar' guna memuluskan langkah anggota DPRD dari Demokrat menjadi Wakil Ketua DPRD. "Isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mengganggu proses penetapan calon wakil ketua DPRD Kota Bitung yang sementara berproses di internal Partai Demokrat. Tak ada 'mahar'. Partai kami tak mengenal namanya 'mahar' dalam pemberian mandat kepada kader untuk posisi tertentu," bantah Hanny.

Ia juga mengatakan, mekanisme Partai Demokrat dalam memberikan kepercayaan jabatan sangat demokrasi. Bukan berdasarkan mahar atau hal lain seperti yang diisikan. "Sekali lagi tak ada 'mahar' dan itu hanya isu semata," katanya. sumber:manado.tribunnews.com