Sejumlah
SPBU Pertamina di Kota Bitung, Sulawesi Utara, selama dua hari terakhir
melarang truk-truk kontener melakukan pengisian bahan bakar minyak solar
bersubsidi. Kebijakan sepihak yang dilakukan oleh SPBU Pertamina, membuat para pelaku
usaha angkutan meradang. Mereka mendatangi Terminal Bahan Bakar Minyak Bitung
(Kamis, 10/3/2016), untuk mempertanyakan kepastian kebijakan
tersebut
”
Kalau kami sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan keharusan membeli BBM
industri, kami pasti naikkan harga angkutan. Namun kami sayang masyarakat
Sulawesi Utara, karena pasti kenaikan harga nagkutan akan dibebankan ke harga
barang,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Trucking Indonesia, Gunawan Pontoh.
Semua
barang-barang kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara, dipastikan akan naik, karena
hampir semua barang-barang Sembako, Pakaian, dan bahan bangunan dipasok dari
pelabuhan Bitung. Harga BBM Solar bersubsidi di SPBU saat ini Rp5950/ liter,
sedangkan harga solar industri yang hanya dijual di SPBU Tangkoko mencapai Rp
8.300/ liter.
”
Ekonomi kita sekarang sedang lesu, Presiden saja membuat 10 paket kebijakan
ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, ini kok malah PT Pertamina berani
mengebiri kebijakan Presiden Joko Widodo. Saya minta PT. Pertamina menunjukkan
surat larangan truk angkutan kontener membeli BBM subsidi di SPBU,” tambah
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Syam Panai.
”
Sulawesi Utara pasti akan didera inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi. Jika
kebjakan tersebut tidak segera dicabut, maka PT. Pertamina akan berhadapan
dengan rakyat Sulut. PT. Pertamina kan BUMN, seharusnya taat asas ekonomi
kerakyatan, karena segala sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya,” semprot Anggota DPRD, Tony Yunus.
Hal
senada disampaikan Sekretaris ALFI, Ramlan Ifran. Menurut salah satu pengusaha
angkutan kontener terbesar di Kota Bitung ini, kebijakan PT Pertamina sepihak,
karena di seluruh Indonesia hanya di Kota Bitung yang ada larangan truk kontener,
membeli BBM subsidi.
”
Saya telah kontak kolega-kolega saya di Makassar, Jakarta dan Surabaya,
semuanya tidak masalah membeli BBM bersubsidi. Kami pertanyakan kebijakan PT
Pertamina Sulut, apakah Sulut sudah bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia ?” kata Ifran.
Sementara
itu Sales Representative, PT. Pertamina, Ziko Wahyudi mengatakan pihaknya
menerapkan aturan tersebut, karena saat ini ada pemeriksaan dari Badan
Pemeriksa Keuangan. Pihaknya kesulitan menerjemahkan Peraturan Presiden No 191
tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak.
”
Jika kami layani truk lebih dari 6 roda, akan ada temuan dari BPK, dan jika
demikian korporasi (PT. Pertamina) dan operator SPBU yang harus membayar ganti
rugi,” jelas Wahyudi.
Padahal
dalam Perpres No 191 tahun 2014, sudah jelas truk dengan plat nomor warna
kuning berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Adapun yang dilarang yakni
angkutan dengan roda lebih dari 6, untuk mengangkut barang/ hasil industri
perkebunan dan pertambangan.
”
Saya akan berkoordinasi dengan atasan saya mengenai keluhan bapak-bapak,
maksimal besok (Jumat, 11/3/2016) kami sudah putuskan bisa atau tidaknya truk
angkutan di atas 6 roda membeli BBM bersubsidi,” pungkasnya. sumber:bitungnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar