Pj wali kota Bitung Drs Jhon Palandung Msi melontarkan
curahan hatinya atas kesibukan pasca mengemban tugas menggantikan Hanny Sondakh
mantan wali kota Bitung dua periode. Ini diutarakannya saat menerima lawatan
empat orang personel Komisi II DPRD Sulut, di ruang kerjanya Jumat (26/2).
"Memang pasca dilantik sebagai penjabat, saya
langsung diperhadapkan dengan berbagai kesibukan. Puncaknya pada Kamis kemaran
smepat kewalahan menjami kedatangan puluhan personil badan anggaran (Banggar)
DPR RI dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution," jelas
Palandung, Jumat kemarin.
Di hadapan personil Komisi II DPRD Sulut Ferdinand
Mangumbahang, Noldy Lamalo, Teddy Kumaat dan Yuddy Moniaga serta Kadis Perindag
Provinsi Sulut Jenny Karouw Msi, Palandung membeber mengenai kebersihan kota
Bitung yang sangat luar biasa unggul dari daerah-daerah lain di Sulut atas
kinerja Hanny Sondakh dan Max Lomban mantan pemimpin sebelumnya.
"Akan dipertahankan bahkan melebihi menjadikan
Bitung makin hebat kedepan. Saya rencanakan keberangkatan ke kemendagri Jakarta
pekan depan untuk melakukan konsultasi persiapan rencana pelantikan wali kota
dan wakil wali kota Bitung terpilih Max Lomban dan Maurits Mantiri," kata
dia.
Dalam kesempatan asissten I sekretaris provinsi Sulut dan
mantan sekda kabupaten Siau memaparkan sekilas tentang keberadaan kota Bitung
dari letak geoposisi mampu menjadikan Kota Bitung sebagai "New gateway of
Indonesia” di Asia-Pasifik.
"Bitung telah ditetapkan sebagai KEK melalui PP
No.32 tahun 2014, menempati area seluas 534 hektare dengan rencana pengembangan
hingga 2.000 hektare. Ada 3 zona pengembangan pada KEK Bitung, yaitu zona
pengolahan ekspor, zona industri, dan zona logistik. Core business dari KEK
Bitung terdiri dari pengolahan ikan dan hasil laut lainnya, pengolahan kelapa
dan turunannya, serta aneka industri berbasis agro," jelasnya.
Dia berharap lewat pertemuan dengan Komisi II DPRD
Provinsi Sulut yang membidangi perekonomian mendapat gambaran terkait dengan
perkembangan kota Bitung didalamnya ada KEK dan IHP dan bekerja sama menopang,
membantu, serta membangun sinergitas yang baik.
"Peran anggota DPRD Bitung sangat berguna untuk
mewujudkan Kota Bitung yang lebih baik lagi," tukasnya.
Noldy Lamalo wakil ketua Komisi 2 DPRD Bitung
diwawancarai mengenai maksud kedatangan mereka mengaku, mau liat langsung
sejauh mana perkembangan KEK di Kelurahan Tanjung Merah pasca pembebasan atau
pengosongan. "Kami pertanyakan kepada pak wali kota dan Kadis Perindag
Provinsi yang mendampingi, berapa jumlah anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) yang akan masuk ke KEK," kata Noldy.
Politi Hanura dari daerah pemilihan (Dapil) Minut Bitung,
juga mencari tau mengenai jumlah investor di KEK. Oleh pemerintah disampaikan
sudah ada 21 investor. "Adapula investor bidang farmasi dan perikanan
telah membooking lahan seluas 100 ha lebih di lokasi KEK," tambahnya.
Pihaknya juga akan mendorong keberadaan pembangunan
dermaga atau pelabuhan di KEK sebagai akses barang dari pabrik ke pelabuhan
karena kalau dari Pelabuhan lainnya biayanya tinggi, investor ingin dari lokasi
KEK dibawa dari pelabuhan yang ada di KEK langsung ke daerah penyaluran supaya
biaya tidak terlalu tinggi.
"DPRD Sulut akan kawal ini karena ini kepentingan
Sulut dan Bitung saja. Ini wujud menjadikan Bitung dua daerah di Indonesia
bersama Sumatera Utara sebagai pintu gerbang asia pasific," tukasnya. Usai
pertemuan pihak eksekutif Pemko Bitung dan Legislatif melakukan foto bersama
dan tukar cinderamata. manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar