Rencana
keberangkatan ratusan PNS ke Jakarta menghadiri launching Festival Pesona Selat
Lembah (FPSL) tanggal 13 September di Kementerian Parawisata menuai sorotan.
Menurut
personil LSM Sakti, Petrus Rumbayar, kebijakan memberangkatkan ratusan PNS
menggunakan anggaran
APBD sangat melukai para mantan Kepala Lingkungan (Pala),
Rukun Tetangga (RT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang gajinya tak kunjung
dibayar hingga kini.
“Kalau
memang alasannya SK pemberhentian per akhir bulan Maret maka saya
mempertanyakan dasar hukumnya apa. Karena masalah pemberhentian dan pembayar
gaji THL, Pala dan RT adalah masalah kebijakan seperti mengikutkan para PNS di
launching FPSL di Jakarta,” kata Petrus beberapa waktu lalu.
Ia
menyatakan, Pemkot harusnya malu karena tak mampu mengambil kebijakan membayar
gaji puluhan Pala, RT dan THL tapi mampu mengambil kebijakan membeli ratusan
tiket pesawat tujuan Jakarta untuk kegiatan yang belum jelas manfaatnya untuk
masyarakat.
“Mari
kita berhitung, berapa banyak anggaran yang keluar untuk biaya tiket, hotel dan
makan bagi para PNS yang akan hadir di acara tersebut. Sedangkan para Pala, RT
dan THL yang sudah bekerja untuk sejumlah penghargaan Kota Bitung diabaikan
dengan dalih SK pemberhentian,” katanya.
Harusnya
kata dia, Pemkot lebih memprioritaskan membayar gaji para mantan Pala, RT dan
THL daripada membiayai suatu kegiatan yang tujuannya masih tanda tanya besar.
“Apalagi
saat ini pemerintah pusat meminta untuk melakukan penghematan anggaran, tapi
kenyataannya Pemkot malah melakukan pemborosan dengan memboyong ratusan PNS ke
Jakarta,” katanya.
Sementara
itu dari informasi, tanggal 13 September nanti, mulai dari lurah, camat, kepala
sekolah, kepala SKPD dan pejabat Pemkot serta THL akan menuju Jakarta
menghadiri launching FPSL di Kementerian Parawisata. sumber:beritamanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar