Pemkot Bitung Berbagi Informasi dengan Pemerintah Kota Rotterdam

Pertemuan antara delegasi Pemerintah Kota Bitung dan delegasi Pemerintah Kota Rotterdam Belanda dipimpin langsung oleh masing-masing Walikotanya. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kementrian Perekonomian RI, Rabu 25/09.

Walikota Bitung Hanny Sondakh yang memimpin langsung delegasi Kota Bitung didampingi oleh Wakil Walikota Bitung Maximilian J. Lomban, SE, M.Si dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bitung Santy Gerald Luntungan, ST bersama Wakil Ketua DPRD Ir. Maurits Mantiri dan sejumlah Kepala SKPD yaitu kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kadis Perhubungan dan Kadis Pariwisata serta pihak Kementrian Perekonomian RI yaitu Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan Edi Putra Irawady, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi Budi Santoso.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Bitung menyampaikan tentang kesiapannya, sehubungan dengan ditetapkannya Bitung sebagai satu-satunya pelabuhan diwilayah Timur Indonesia yang dijadikan sebagai lokasi pintu gerbang barang untuk Eksport maupun Import, serta kesiapan kota Bitung menyambut pengoperasian pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port, infrakstruktur pendukung dan kesiapan SDM dengan membangun Akademi Komuditas Logistik Bitung dan berbagai informasi teknis menyangkut data teknis pelabuhan seperti kedalaman dan arus laut, kemampuan bongkar muat kontainer per hari dan dukungan wilayah hinterland dalam mensuplai bahan baku Eksport serta potensi bahan eksport utama dari kota Bitung.

Pemerintah Rotterdam dipimpin oleh Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Manager International Relation of City of Rotterdam Martin Dukker, Director Of Public Work Rotterdam Gerben Wigmans, Senior Project Manager Port of Rotterdam International Willem Deddean dan Director STC Albert Bos. Pemerintah kota Rotterdam sendiri menyampaikan tentang data detail dan teknis pelabuhan Rotterdam, managemen pengelolaanya, infrakstruktur pendukung serta usaha-usaha yang dilakukan Walikota Rotterdam dalam memaksimalkan peran pelabuhan Rotterdam sebagai pelabuhan international.

Hal menarik yang muncul dalam pertemuan tersebut, ternyata pelabuhan Rotterdam 70 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota sedangkan saham Pemerintah Pusat sebesar 30 persen, itu artinya Pemerintah Daerah menguasai sebagian besar dan bahkan yang bertanggung jawab langsung dalam pengoperasian aktifitas pelabuhan.

Hal yang mengesankan yaitu kedua Walikota menggunakan strategi yang sama dalam memimpin kotanya, yaitu dengan memimpin langsung semua pekerjaan, turun langsung ke lapangan, menjadi inisiator bagi sebuah perubahan dan menggaet semua stakeholder untuk bersama-sama membangun kota menuju perubahan. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara kedua Walikota.   (suaramanado.com)