Anggota
DPRD Kota Bitung dari Partai Nasdem, Keegan Kojoh menantang Menteri Kelautan
dan Perikanan, Susi Pujiastuti berdialog atau berdebat, untuk memajukan
perikanan Indonesia dan lebih khusus Kota Bitung. Pernyataan tersebut
disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai
Nasdem, pada Kamis, 3/3/2016.
“Seluruh
masyarakat perikanan Kota Bitung mengeluhkan berbagai keputusan kontroversial
Menteri Susi, yang secara pelan tapi pasti membunuh sektor perikanan yang
selama ini menjadi industri utama di Kota ini,” kata Kojoh.
Menurut
legislator yang memiliki latar belakang pendidikan perikanan tersebut,
kebijakan Menteri Susi benar-benar membunuh dunia perikanan Kota Bitung. Karena
ibukota perikanan Indonesia ada di Kota Bitung. Dari 14 perusahaan pengalengan
ikan di Indonesia, sebanyak 7 perusahaan berada di Kota Bitung.
”
Badai pertama dunia perikanan di Kota Bitung yakni Permen 57, tentang larangan
transhipment. Pemberlakuan aturan tanpa proses sosialisasi tersebut,
menyebabkan nelayan kelabakan karena sebagian besar alat tangkap di Bitung
purse seine, yakni ada kapal jaring, kapal lampu dan kapal penampung. Sehingga
kapal-kapal jenis tersebut tak dapat beroperasi lagi, karena ada alih muat dari
kapal penangkap ke kapal penampung,” tambahnya.
Imbas
dari aturan tersebut, selama 15 bulan terakhir kapal-kapal ikan jenis purse
seine, terpaksa harus ditambatkan di dermaga. Dari 7 perusahaan pengalengan
ikan, 4 perusahaan sudah merumahkan ribuan karyawan, akibat kekurangan pasokan
bahan baku ikan.
”
Untuk PP No 75 Tahun 2015, tentang kenaikan pungutan hasil perikanan sebesar
100 %, 400 % dan 1000 %, ini merupakan tsunami bagi dunia perikanan. Ini sebuah
ironi, karena Pemerintahan sekarang sudah membuat 10 paket kebijakan dan
melakukan deregulasi, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun Menteri Susi
justru akan membunuh industri perikanan, dengan menaikkan PHP,” tegas Kojoh.
Bukan
hanya itu, prosedur perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini
terkesan berbelit-belit, sehingga banyak kapal ikan di kota Bitung tak dapat
melaut. Para pelaku usaha perikanan kini dalam kondisi ketidakpstian, meski
moratorium telah dicabut namun kebijakan KKP tidak jelas, dan membingungkan.
”
Saya tantang Menteri Susi debat untuk memajukan perikanan Bitung. Bagi saya
kebijakan penetapan Bitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tidak akan berarti
lagi jika industri utama yang menjadi penopang KEK, yakni perikanan sudah
kolaps seperti sekarang.” pungkasnya. sumber:bitungnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar