BITUNG-Sebanyak 29 Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kota Bitung, masuk zona merah
dengan deviasi lebih dari 10%, dan ada dua SKPD yang belum memasukkan data
EPRA-nya yaitu BPM-PK Kota Bitung dan SMKN 4 Kota.
Hal ini terungkap dalam Rapat
Pimpinan Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Angaran per 31 Oktober 2015. Rapat
yang diikuti oleh pimpinan SKPD serta pejabat penghubung EPRA dan Operator EPRA
di lingkungan Pemerintahan Kota Bitung
bertempat di BPU Kantor
Walikota Bitung, Jumat (13/11), yang dipimpin oleh Walikota Bitung Hanny
Sondakh didampingi Sekretaris Daerah Drs. Edison Humiang, M.Si bersama Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Franky Sondakh dan Kabag
Pemerintahan Setda Kota Bitung Jhon Simarmata.
“Adapun realisasi fisik dan
keuangan sebesar 69,37 persen dengan deviasi minus 10,63 persen dari 80 persen
target fisik dan keuangan serta rekapitulasi lelang melalui ULP ada 142 paket
yang sudah selesai lelang dan 3 paket pengadaan barang oleh dikbud dalam proses
lelang,” ungkap Simarmata dalam laporannya.
Menyikapi hal ini, Sondakh
menginstruksikan agar 29 SKPD segera merealisasikan anggaran karena pada
tanggal 18 Desember nanti akan tutup buku. “Kelemahan utamanya ada pada SKPD
yang berada di zona merah, untuk itu saya mintakan agar diperbaiki disisa akhir
bulan tahun ini karena sangat penting,” tegas Sondakh.
Sondakh juga menambahkan bahwa
dalam merealisasikan anggaran harus sesuai dengan tempatnya, jangan asal-asalan
dan bagi pengadaan gedung/infrastruktur yang baru dimulai bulan ini alangkah
baiknya dihentikan, karena waktu sudah tidak mencukupi dan bila memaksa
takutnya akan berdampak buruk kemudian nanti.
“Sekali lagi saya mengingatkan
bagi KPA/PA agar lebih serius dalam memperhatikan realisasi anggaran karena
jika silpa (sisa lebih penggunaan anggaran-red) besar maka akan mempengaruhi
DAU dan DAK yang akan diterima nanti,” pungkasnya. manadoline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar