BITUNG-Konstalasi
politik Kota Bitung jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
serentak pada tanggal 9 Desember 2015, semakin panas.Dukungan terhadap Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Walikota dan Wakil Walikota
Bitung yang bertarung semakin deras mengalir.
Menyikapi
dinamika tersebut, Walikota Bitung Hanny Sondakh, menghimbau kepada seluruh
jajaran ASN dan PNS agar bersikap netral, tidak melakukan praktek politik
praktis.Para abdi negara juga di minta untuk mensukseskan jalannya pemilu.
“Semua Abdi
Negara harus bersikap netral, dan juga menggunakan hak politiknya, dengan
memberikan suaranya secara baik dan benar, untuk menyukseskan pesta demokrasi
yang diselenggarakan lima tahun sekali,” tutur Sondakh, Jumat (6/11).
gambar kabarselayar.com
Sementara
itu, warga masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, ASN dan PNS masih
memiliki Hak Politik, beda dengan TNI dan Polri yang telah dicabut hak
Politiknya, sehingga tidak bisa memberikan suara dalam Pemilu.
“ASN dan PNS
punya hak Politik, secara otomatis pasti mereka meiliki pilhan politik dalam
Pemilukada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang, hal ini yang perlu untuk
dikongkritkan terkait dengan netralitas ASN dan PNS, sehingga menjadi jelas,
tidak salah kaprah,” jelas Dady Talumesang, warga Bitung kepada manadoline.com,
Sabtu manadoline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar