BITUNG - Belum tersedianya
fasilitas pergudangan (cold storage) yang merata khususnya pada level
Kabupaten/Kota, menjadi salah satu isu penting yang diungkapkan oleh Walikota
Bitung Maximillian J. Lomban,SE,M.Si, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8).
Dalam Rakornas yang
dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema ”Memperkuat
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga” itu, Lomban berkesempatan menjelaskan
tentang beberapa isu percepatan pembangunan infrastruktur dan isu tata niaga
pangan.
Menurutnya, selain
masalah fasilitas pergudangan maupun cold storage tadi, infrastruktur pasar
juga relatif masih terbatas pada level kabupaten. Sehingga, masih diperlukannya
feasibillity study yang lebih komperhensif dalam penentuan lokasi pasar. ”Juga
tingginya harga pangan tidak diikuti meningkatnya kesejahteraan petani,
tercermin dari NTP petani Sulut yang masih dibawah 100 khususnya untuk petani
tanaman pangan. Masih cukup banyak lahan yang belum termanfaatkan secara
optimal untuk produksi pangan,” jelasnya.
Preferensi masyarakat
terhadap produk tertentu misalnya, tambahnya, rica Gorontalo atau beras merek
tertentu, khususnya di Kota Manado sebagai Kota perhitungan IHK, membuat
fleksibilitas pedagang dalam pemenuhan barang menjadi berkurang. ”Hal tersebut
menyebabkan kerentanan terhadap kelangkaan barang,” pungkasnya. manadoexpress.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar