BITUNG - Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Bitung pada tanggal 9 Desember lalu, mulai
bermunculan ‘Badan Kepegawaian Daerah Swasta’ (BKD swasta) yang aksinya
meresahkan para Aparatur Sipil Negara bahkan Kepala Lingkungan serta
RT. Kondisi ini membuat gerah para Wakil Rakyat, penghuni Gedung rakyat
Kota Bitung.
“Saya
meminta kepada pasangan calon yang terpilih dimasa transisi antara Pemerintah
yang lama kepada Pemerintah yang baru, agar bisa melakukan pengawasan terhadap
aksi naik turun rumah yang dilakukan oleh ‘BKD swasta’, bahkan ada beberapa
Kepala Lingkungan dan RT yang telah diberhentikan tanpa alasan jelas,” ujar
Supermen Boy Gumolung, Anggota DPRD Kota Bitung dari PKPI, Jumat (8/1).
Pernyataan
Gumolung ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dengan Agenda
pembacaan Keputusan DPRD Kota Bitung tentang Usulan Pemberhentian Hanny Sondakh
sebagai Walikota dan Max Lomban sebagai Wakil Walikota Periode 2011-2016, dan
usulan Penetapan Max Lomban sebagai Walikota dan Maurits Mantiri sebagai Wakil
Walikota Bitung periode 2016-2021.
Hal
senada juga dikatakan oleh Djon Cornelius Hamber anggota DPRD Kota Bitung dari
Partai Gerindra. Hamber meminta pertimbangan Pemerintah yang baru terpilih
terhadap aksi ‘BKD swasta’ dan pemberhentian Kepala Lingkungan dan RT yang
berimbas pada jalannya roda Pemerintahan.
“Hal
ini perlu disikapi dengan bijaksana sehingga tidak akan mengganggu jalannya
roda Pemerintahan dan tidak akan merembes ke wilayah Gereja, banyak orang yang
menghubungi saya dan mempertanyakan masalah ini,” katanya. manadoline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar