BITUNG-Pasca Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Bitung pada tanggal 9 Desember lalu, mulai bermunculan ‘Badan Kepegawaian
Daerah Swasta’ (BKD swasta) yang aksinya meresahkan para Aparatur Sipil Negara
bahkan Kepala Lingkungan serta RT. Kondisi ini membuat gerah para Wakil Rakyat,
penghuni Gedung rakyat Kota Bitung.
“Saya meminta kepada pasangan calon
yang terpilih dimasa transisi antara Pemerintah yang lama kepada Pemerintah
yang baru, agar bisa melakukan pengawasan terhadap aksi naik
turun rumah yang
dilakukan oleh ‘BKD swasta’, bahkan ada beberapa Kepala Lingkungan dan RT yang
telah diberhentikan tanpa alasan jelas,” ujar Supermen Boy Gumolung, Anggota
DPRD Kota Bitung dari PKPI, Jumat (8/1).
Pernyataan Gumolung ini disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dengan Agenda pembacaan Keputusan DPRD
Kota Bitung tentang Usulan Pemberhentian Hanny Sondakh sebagai Walikota dan Max
Lomban sebagai Wakil Walikota Periode 2011-2016, dan usulan Penetapan Max
Lomban sebagai Walikota dan Maurits Mantiri sebagai Wakil Walikota Bitung
periode 2016-2021.
Hal senada juga dikatakan oleh Djon
Cornelius Hamber anggota DPRD Kota Bitung dari Partai Gerindra. Hamber meminta
pertimbangan Pemerintah yang baru terpilih terhadap aksi ‘BKD swasta’ dan
pemberhentian Kepala Lingkungan dan RT yang berimbas pada jalannya roda
Pemerintahan.
“Hal ini perlu disikapi dengan
bijaksana sehingga tidak akan mengganggu jalannya roda Pemerintahan dan tidak
akan merembes ke wilayah Gereja, banyak orang yang menghubungi saya dan
mempertanyakan masalah ini,” katanya. manadoline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar