Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Bitung tahun
2015 mengalami kenaikan 11,53 persen atau bertambah Rp 724,874,303,000 miliar
dari Rp 649,554,837,000 miliar menjadi Rp 724,429,140,000 miliar.
Demikian
yang disampaikan Hanny Sondakh Wali Kota Bitung dalam pelaksanaan rapat
Paripurna DPRD Bitung dalam rangka pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015, di ruang Sidang DPRD Bitung Senin
(6/7/2015).
Sementara
untuk perubahan belanja daerah tahun 2015 bertambah Rp 139,688,923,557,80
miliar, APBD 2015 Rp 667,554,837,000,00 miliar dan perubahan APBD 2015 Rp 807,243,760,557,80
miliar.
Perubahan
penerimaan pembiayaan daerah 2015 bertambah Rp 64,814,620,557,80 miliar, APBD
2015 Rp 22,750,000,000,00 miliar dan perubahan APBD 2015 Rp 87,564,620,557.80
miliar.
Usai
penyampaian dari wali kota, dilanjutkan dengan pandangan tujuh fraksi di DPRD
Bitung hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Nurani yang membacakan
tanggapannya serta memberikan catatan kritis dan masukkan.
Fraksi
lainnya seperti PKPI, Demokrat, PDI Perjuangan dan Golkar hanya menyerahkan
hasil pembahasan fraksi dan menerima ranperda APBD-P tahun 2015 untuk dibahas
ketingkat lanjut.
Menurut
ketua Fraksi Gerindra Juliawat Dewi Suawa tidak seru kalau semuanya hanya
menyerahkan pandangan fraksi, mengingat harus menghargai apa yang telah buat
sejak beberapa waktu lalu.
Mengenai
ranperda APBD-P tahun 2015 ada hal yang esensial dan substansial sebagai
seleksi point yang perlu disampaikan agar dapat dimanfaatkan dan digunakan
serta dapat dipertanggungjawabkan terutama yang sama sasaran.
"APBD
peruntukan dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna tunjang
program kerja serta tepat guna dan sasaran. Saran dan pendapat kami dalam
tenggang waktu lima bulan langkah terobosan apa untuk capai target Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan," tutur Dewi.
Selain
itu dibidang pendidikan keberadaan Bitung logistic collage comunity (BLCC),
fraksi Gerindra mengusulkan agar tetap eksis didukung dengan dana operasional.
Sedangkan
fraksi kebangkitan nurani lewat Syam Panai menyoroti bidang pendidikan, di mana
masih banyak kekurangan fasilitas di dalam kelas hampir disemua sekolah-sekolah
yang ada di Kota Bitung sehingga menyebabkan kejadian kasus operasi tertangkap
tangan (OTT) di SMPN1 Bitung.
"Banyak
ruangan tidak punya fasilitas seperti meja dan kursi sehingga setiap penerimaan
siswa baru ditagih uang kursi dan meja. Ini harus menjadi perhatian dari
pemerintah," tegas Syam.
Lanjut
politis partai Hanura ini, masalah anak putus sekolah jangan dibiarkan dengan
tidak mengganggarkan dana sehingga dalam pergeseran anggaran kali ini harus ada
dana untuk penanganan dan pengentasan anak putus sekolah.
"Kemudian
dana bencana, sampai saat ini komisi C belum menerima rincian anggaran dan
lokasi-lokasi mana saja yang menjadi rincian anggaran pergeseran dana
bencana," tukasnya.
Mengenai
catatan kritis dan masukkan yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra mengenai
masalah PAD kota Bitung apakah bisa meningkat atau tidak, Hanny Sondakh
(Hanson) berharap komisi B DPRD bersama pemungut retribusi dari pemkot Bitung
untuk turun lapangan melihat lokasi mana yang belum bayar PAD, bangun gedung
dan lainnya.
"Kami
ingin capaian PAD lebih dengan catatan keadaan kondisi sekarang di Bitung
banyak perusahan kesulitan keuangan pasca kebijakan pemerintah pusat,"
tutur Hanson. Mengenai BLCC sudah pemko Bitung sudah melakukan tanda tangan
kesepakatan untuk pembiyaan selama tiga tahun, namun ada kesulitan saat
pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sulut yang menilai tidak
bisa diberikan pembiyaan itu.
"Namun
demikian dalam APBD-P sudah dianggarkan tapi harus koordinasi dengan BPK agar
nanti jangan muncul temuan," ujarnya.
Hanson
Sedih
WALI
Kota Bitung Hanny Sondakh menanggapi catatan kristis dan masukkan yang
disampaikan fraksi Kebangkitan nurani, saat rapat paripurna Ranperda APBD-P
tahun 2015 di ruang sidang DPRD Bitung, Senin (6/7).
"Saya
sedih banyak murid yang akan masuk sekolah, tapi sekolah hanya punya target
untuk penerimaan dan sekarang kondisinya membeluduk sehingga akan dicari solusi
yang di dalamnya agar saling terbuka dan libatkan DPRD Bitung dan pemerintah
mengenai anggaran untuk tidak minta ke siswa yang tidak lulus seleksi atau
tidak diterima," tutur Hanson.
Masalah
tidak dibarenginya pambangunan ruang kelas baru dengan fasilitas pendukung
yakni meubuler meja dan kersi belajar akan diatur dengan baik agar supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk APBD tahun 2016 nanti, pihak
Dinas pendidikan Nasional (Diknas) harus cek semua sekolah yang ada di Bitung
yang kurang meja dan kursi agar dapat disiapkan supaya tidak jadi
masalah," Hanson menandaskan.
sumber:manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar