BITUNG - Hasil reses yang dilakukan oleh
pimpinan dan anggota DPRD Bitung pada 19-23 Mei 2015 disampaikan. Reses dilakukan di
Dapil I Kecamatan Girian, Matuari dan Ranowulu, dapi II Kecamatan Aertembaga,
Lembeh Utara dan Lembeh Selatan dan dapi III Kecamatan Maesa dan Madidir.
Kepada
Hanny Sondakh Wali Kota Bitung dan para pejabat di
lingkungan Pemko Bitung dalam
rapat paripurna DPRD Bitung laporan hasil reses, Rabu (10/6/2015).
Rapat
yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit serta wakil ketua Hengky Honandar SE
dan Ir Maurits Mantiri dihadiri 22 anggota DPRD.
Adapun
hasil reses di bacakan oleh Nabsar Badoa ketua fraksi PKP Indonesia satu per
satu aspirasi yang disampaikan warga di delapan Kecamatan di Bitung
dibacakan oleh Nabsar.
"Dapil
I jumlah aspirasi di Kecamatan Girian 44, Kecamatan Matuari 7 dan Ranowulu 12.
Dapil II Aertembaga 61, Lembeh utara 24 dan Lembeh selatan 32. Dapil III Maesa
14 dan Madidir 18," jelas Nabsar usai rapat paripurna.
Wali
Kota Bitung
Hanny Sondakh dalam pandangannya mengatakan seluruh aspirasi masyarakat yang
disampaikan kepada DPRD Bitung harus ditampung.
Selain
bakal memperhatikan hasil reses para wakil rakyat, HanSon sapaannya
memperhatikan secara detail para anak buahnya selama mengikuti pelaksanaan
rapat paripurna.
"Kepada
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap pelaksanaan rapat di DPRD jangan
hanya sibuk ber BBM (BlackBerry Masengger). Tidak mendengar penyampaian,"
tegas Sondakh.
Menurutnya
perilaku pejabat yang memaikan Bbm saat pelaksanaan rapat paripurna ada manfaat
baik dan tidak. Seperti dalam paripurna kemarin HanSon terang-teranggan
menyentil pejabat yang dilihatnya sibuk mengutak atik handphonenya.
"Yang
saya liat sejak pelaksanaan paripurna para pejabat seperti Poceng staf ahli
setda Kota Bitung
dan Camat Madidir Jane Wauran,"
Mengenai
begitu banyak aspirasi warga dia berpesan kepada pihak Dinas Tata Ruang untuk
mengganggarkan dana rp 10 Miliar untuk lampu jalan, dan pada pembahasan APBD
tahun 2016 dia berjanji akan memperhatikan untuk infrastruktur yang belum
tersentuh.
"Disamping
itu percuma saja kalau mau aspal hot mix sementara saluran drainase tidak
memadai karena pembangunan saluran got atau drainase yang akan dilakukan
pemerintah tidak didukung pemilik tanah dengan tidak memberikan izin,"
tandasnya manado.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar