Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Satpol PP turun kejalan
menuntut keadilan dari Pemkot Bitung yang dinilai sewenang-wenang.
Demonstrasi para THL ini di kantor DPRD Bitung pada
(12/08/2016) dan diterima Ketua DPRD Bitung, Lorensius Supit
yang terkesan tak
memberikan jawaban yang pasti untuk memperjuangkan nasib para THL yang
terzalimi oleh Pemerintahan MAMA.
Dalam orasi lewat Kordinator Osualdo Bintang didepan
pimpinan DPRD Bitung tersebut mengatakan, mengacu dari program pemerinta RI
dimana upaya pemberantasan pengangguran dan kemiskinan sampai kepelosok tanah
air, ternyata yang terjadi di Kota Bitung malah sebaliknya menambah
pengangguran pada pemerintahan Walikota Max J Lomban dan Wakil Walikota Maurits
Mantiri atau dikenal dengan pemerintahan MAMA.
Lanjutnya lagi, rekrutmen THL oleh pemerintahan MAMA banyak
warga yang berasal dari luar Kota Bitung.
“Kami minta agar sistem pengrekrutan THL harus melalui
test baik lisan maupun tulisan bahkan didasari dengan bakat yang dimiliki yang
bersangkutan,” ungkapnya.
Hal lain dikatakan Jemmy Lalutung bahwa ratusan THL
Pemkot Bitung terlantar dan benderita, pasalnya masa kerja 5 tahun bahkan ada
yang 10 tahun keatas termasuk katagori ll tidak diakomodir oleh Pemerintah
MAMA.
Dalam aksi turun kejalan tersebut berbagai macam spanduk
protes para pendemo bertuliskan berbagai kecaman terhadap pemerintahan
Lomban-Mantiri, seperti ‘Sekejamnya ibu kota tetapi lebih kejam MAMA di
Bitung’. Spanduk lainnya menyebut ‘Anak-anak terlantar dan menderita karena
kebijakan walikota Bitung’.
Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit setelah mendengarkan
tuntutan ratusan THL Satpol PP yang dipecat, ia menyatakan permasalahan ini
akan di sampaikan kepada Walikota. “Ya demi rakyat wajib hukumnya saya akan
sampaikan sama pak wali,” ujar Supit. cybersulutnews.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar