Taufik Tumbelaka mengaku prihatin dengan kelanjutan
proyek infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung.
Pemerhati pemerintahan ini menyatakan, harusnya pasca
pengosongan lahan bulan Februari lalu, aktivitas di lokasi KEK di Kecamatan
Matuari berlanjut untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang seperti akses
jalan.
“Namun saya perhatikan, pembangunan hanya berhenti di
pembangunan kantor di pintu masuk lokasi KEK dan jalan hanya sejauh satu kilo
meter. Padahal lokasi sudah dikosongkan,” kata Taufik, Selasa (9/8/2016).
Jika aktifitas di lokasi KEK tak ada, maka kata dia, itu
adalah tanda awas untuk Pemkot Bitung dan Pemprov Sulut. Mengingat, sejumlah
daerah juga sementara mempersiapkan diri untuk menjadi KEK dengan menyiapkan
infrastruktur penunjang.
“Jika terkendala anggaran, maka Pemprov, Pemkot dan DPRD
Sulut serta DPRD Kota Bitung harus bergandengan tangan melobi anggaran ke
pusat. Mengingat Pemkot sudah terlanjur menyiapkan lahan dan sudah sangat
siap,” katanya.
Selain itu, ia menghimbau para anggota DPR RI dan DPD
dari Sulut juga harus ikut ambil bagian dengan membantu melobi anggaran untuk
KEK Kota Bitung.
“Tim KEK harus pro aktif melakukan lobi-lobi, jangan
sampai KEK menya menjadi mimpi bagi kita semua,” katanya.
Sementara itu, dari informasi, alokasi anggaran untuk
kelanjutan infrastruktur KEK Kota Bitung belum tertata dalam APBN Perubahan
2016. Begitupula dalam usulan anggaran APBN tahun 2017 yang bakal diketuk bulan
Agustus tahun ini, alokasi anggaran untuk KEK Kota Bitung belum ada. beritamanado.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar