Lomban: SKPD Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

BITUNG - Setiap SKPD lingkup Pemerintah Kota Bitung diharuskan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Hal tersebut disampaikan Walikota Bitung, Maxmilian Jonas Lomban,SE,M.Si, Rabu (20/4).

”SKPD harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dan telah ditentukan, tidak ada saling lempar tanggung jawab, semua harus saling melengkapi dan berkoordinasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus dalam bekerja yang dibarengi dengan adanya pembagian tugas yang jelas, agar tiap SKPD bisa mempertanggungjawabkan tugasnya serta dievaluasi.

dijelaskannya, program pemerintahan akan disesuaikan dengan visi dan misi MAMA, yaitu fokus pada program-program yang menjadi skala prioritas. ”Kita akan fokus pada program prioritas, sama halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” jelasnya.

Diingatkannya kepada semua SKPD, khususnya SKPD yang masuk dalam skala prioritas, agar jangan diam dan malas, tapi harus mampu menjemput bola agar program bisa berjalan dengan baik.

Program prioritas Pemerintah Kota Bitung saat ini adalah Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, serta mengatasi permasalahan utama yang ada di kota Bitung yakni masalah moratorium menteri kelautan dan perikanan yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di Bitung. Apalagi Bitung cukup dikenal dengan Industri perikanannya.

Terkait dengan itu, Wakil Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, melakukan blusukan di tiap SKPD lingkup Pemkot Bitung untuk meninjau pelaksanaan tugas setiap SKPD, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. ”Tujuannya untuk memantau langsung Program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, apakah sudah berjalan secara maksimal atau belum,” terangnya.

Diharapkannya, SKPD yang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima. Untuk itu, Mantiripun meminta kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang maksimal agar memberikan laporan ke tempat pengaduan Pemkot Bitung. ”Kalau terjadi pelayanan yang kurang maksimal dari aparatur pemerintahan, masyarakat bisa melapor dengan menyampaikan identitas berupa nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi,” pungkasnya. manadoexpress.co