Jazirah utara Sulawesi termasuk wilayah rawan. Daerah ini
berpotensi dijadikan pintu masuk berbagai kejahatan. Karena itu, usaha maksimal
untuk memperketat keamanan di daerah perbatasan dengan negara tetangga ini,
sangat penting.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo SH
menyatakan, Bitung akan menjadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Musrembang Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2017 di Hotel Sutan Raja, Kalawat
Minut, Selasa (19/4).
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, Provinsi Sulut adalah
provinsi perbatasan yang harus dijaga dengan baik. Dalam rapat penyusunan
perencanaan alutsista dan pengembangan kawasan pertahana RI, disampaikan bahwa
Bitung harus menjadi Pangkalan Utama Keamanan Kawasan Perbatasan.
"Keberadaan Kepulauan Talaud dan Sangihe memberikan
celah masuknya senjata untuk operasi kelompok radikal, jalur penyelundupan
narkoba, jalur masuk warga negara asing secara illegal," terang Kumolo.
Mendagri juga mengingatkan para Kepala Daerah, Pemda
tidak hanya perangkat aparatur pemerintah dan DPRD, di dalamnya ada Kepolisian,
Kejaksanaan, Matra TNI. "Dibutuhkan sinergitas dalam setiap pengambilan
kebijakan politik dan pembangunan," tandasnya.
Musrembang ini dihadiri Menkopolhukam, Ruhut Binsar
Panjaitan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Sulut Olly Dondokambey
SE, Wagub Drs Steven Kandouw, unsur Forkopimda Sulut, Bupati, Walikota, Camat,
Kopolsek serta Danramil se- Sulut. manadoexpress.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar