Pemko Bitung semakin memantapkan kesiapannya menjadi lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan pemerintah menyediakan lahan seluas 534 hektar.
Menariknya, Kepala Bappeda Bitung, Audy Pangemanan mengatakan, luas lahan ini pun masih berpeluang di ekspansi hingga 2.000 hektar.
Lokasi ini terdiri dari wilayah Tanjung Merah dan Kecamatan Matuari. "Jika diekspansi hingga 2000 hektar bahkan bisa sampai ke wilayah Minut," jelasnya.
Sedangkan dalam waktu dekat proyek pembangunan gudang di kawasan KEK segera dimulai. "Tim dari pusat sudah selesai lakukan survei lokasi untuk rencana persiapan pembangunan gudang, lokasinya berada di Kecamatan Matuari," kata Pangemanan.
Estimasi anggaran untuk pembangunan pergudangan ini mencapai Rp 10 miliar. "Anggaran ini berasal dari Kementrian Perdagangan RI," ujarnya.
Terkait kapan tepatnya proyek pembangunan ini dimulai, Pangemanan belum bisa memastikan. "Yang jelas petunjuk dari pusat, survei lokasi sudah selesai dilakukan, tahun ini sudah harus dimulai," tuturnya.
Dia menambahkan, Pemko Bitung juga memastikan diri siap mendukung sepenuhnya realisasi penetapan KEK. "Termasuk dalam hal regulasi, pemerintah Kota Bitung komitmen mendukung penuh untuk memberikan segala kemudahan yang diperlukan untuk mendukung realisasi KEK," tandasnya.
Hal senada diutarakan Wakil Wali Kota Bitung, Maximillian Lomban, Rabu (31/7). Menurutnya, Pemko Bitung akan membangun perguruan tinggi sebagai bagian dari kesiapan menunjang ditetapkannya KEK.
Lomban mengatakan, dibangunnya perguruan tinggi ini akan difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang akan mengelola KEK Bitung ini. "Tahun ini, Pemkot Bitung akan mendirikan akademi khusus untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap pakai," katanya.
Rencana penetapan Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat perhatian serius masyarakat kota Bitung.
Menyikapi ditetapkannya KEK di Kota Bitung, Dolfie Rumampuk, anggota Kelompok Masyarakat Manembo-nembo, Sagerat, Tanjung Merah (Masata) menyatakan pihaknya mendukung penuh kawasan ini. '' Kami hanya minta KEK jangan hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan menjadikan masyarakat sejahtera, '' ujarnya.
Dolfie mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Pemko Bitung, terkait lahan yang akan terpakai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang setidaknya akan menyentuh lahan 2.400 Kepala Keluarga.
"Kalau nanti lokasi ini ditetapkan masuk dalam KEK, maka pasti akan ada pembebasan lahan dan rumah warga. Kami hanya berharap pemerintah memberi pengembalian yang wajar," ujarnya. Ketika itu juga warga berharap Pemko Bitung menyediakan lahan baru sebagai pengganti lahan yang terkena proyek nanti.
Dia menambahkan, ditetapkannya Bitung sebagai KEK dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja. "Kami berharap pemerintah bisa mengakomodasi warga sekitar lokasi KEK khususnya atau warga Bitung untuk direkrut menjadi tenaga kerja," ungkapnya.
Perekrutan tenaga kerja ini diharapkan Dolfie bukan hanya sebagai tenaga kerja kasar. "Pengalaman yang sering terjadi banyak warga yang lahan dan rumahnya dibebaskan untuk dibangun industri dijanjikan akan direkrut menjadi tenaga kerja. Kenyataannya mereka hanya dijadikan tenaga kerja kasar dengan gaji minim," tutur Dolfie.
Atas dasar pengalaman ini dia berharap hal itu tidak akan terjadi kepada masyarakat Kota Bitung. "Saya optimistis masyarakat Bitung memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas. Prioritaskanlah mereka untuk direkrut jadi tenaga kerja, bukan justru diambil tenaga ahli dari daerah lain, sedangkan sumber daya manusia dari Bitung justru hanya jadi tenaga kasar saja. Semoga ini menjadi perhatian serius pemerintah kota Bitung," tandasnya. (tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar